Pekalongan tekankan keseimbangan program pembangunan untuk cegah korupsi
Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menekankan pentingnya keseimbangan antara upaya pencegahan korupsi dan kelancaran pelaksanaan pembangunan agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Selasa, mengatakan penguatan pencegahan korupsi harus terus didukung, namun perlu diiringi terciptanya iklim kerja yang kondusif bagi aparatur pemerintah.
"Kami berharap langkah-langkah pencegahan tersebut semakin efektif sehingga mampu menciptakan kepastian bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya," katanya.
Afzan mengatakan pemerintah daerah terus menerima arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan.
"Pemerintah daerah selalu mendapat arahan (pencegahan dari Gubernur) agar jangan sampai ada kepala daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT)," katanya.
Ia menilai persoalan tersebut perlu dibahas melalui dialog yang terbuka dan konstruktif antara kepala daerah dengan pemerintah pusat, DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Staf Presiden (KSP), dan lembaga terkait lainnya.
"Kalau menurut saya harus bisa mendengar dari hati ke hati bagaimana situasi dan kondisi kepala daerah. Mungkin dengan DPR, KPK, KSP atau lembaga terkait lainnya, tanpa publikasi yang bisa disalahartikan," katanya.
Afzan berharap sinergi antarlembaga dapat memperkuat sistem pencegahan korupsi sekaligus memberikan kepastian dan rasa aman bagi aparatur dalam melaksanakan program pembangunan.
Menurut dia, langkah tersebut diharapkan mendukung penyerapan anggaran, pelaksanaan proyek strategis, dan pelayanan publik agar berjalan optimal demi mewujudkan pembangunan yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Pekalongan intensifkan gerakan imunisasi dasar lengkap untuk balita
Pewarta: Kutnadi
Editor:
Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
