Pemkab Kudus dan DPRD cari akar masalah minimnya pendaftar SD Negeri 5 Hadipolo

Kamis, 16 Juli 2026 18:32 WIB

Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus Anggun Nugroho saat berdiskusi dengan sejumlah pemangku kepentingan di SD Negeri 5 Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis (16/7/2026). ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif.

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah bersama DPRD setempat terjun langsung ke SD Negeri 5 Hadipolo yang kekurangan murid untuk mencari permasalahannya, mengingat siswanya didominasi anak dari kampung sosial yang berstigma negatif karena sering meminta-minta di jalanan.

"Kami dari DPRD bersama Pemkab Kudus yang diwakili Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AP2KB) masih mendalami penyebab warga sekitar enggan menyekolahkan anaknya ke SD Negeri 5 Hadipolo," kata Ketua Komisi D DPRD Kudus Mardiyanto ditemui setelah berdiskusi dengan pemangku kepentingan SD Negeri 5 Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kudus, Kamis.

Padahal, kata dia, secara geografis, lokasinya berada di perkampungan yang padat penduduk. Namun, jumlah warga yang menyekolahkan anaknya ke SDN 5 Hadipolo tersebut justru didominasi dari RT 6 RW 2.

Jumlah siswa dari kelas 1 hingga kelas VI tercatat hanya 29 anak, sehingga sangat minim dan kurang ideal, jika di bandingkan sekolah negeri lainnya.

Menurut dia, perlu ada pendalaman permasalahannya, selain dari sisi sosialnya, perlu juga ada perbaikan infrastruktur sekolahnya dengan menambah sarana dan prasarana pendukung atau perbaikan, serta menjaga lingkungan sekolahnya tetap bersih.

"Sepintas, sekolahnya memang kurang bersih, sehingga bisa saja bukan hanya faktor sosial, tetapi juga bisa dari sisi sarana dan kebersihan sekolahnya," ujarnya.

Terkait kebiasaan sejumlah siswa yang ingin pulang lebih awal, kata dia, memang perlu didalami secara mendalam, apakah hal itu karena ingin bekerja dan mencari uang sendiri karena terbiasa memegang uang dalam jumlah lebih besar di bandingkan dari pemberian orang tuanya.

"Kita memang harus hati-hati karena melibatkan banyak hal. Dari hasil pendalaman akan kami buatkan forum diskusi guna mencari solusi terbaik. Permasalahan ini sudah lama, sehingga membentuk menjadi mental baru tidak mudah dan perlu bina mental agama dan pemahaman tentang konsep bagaimana berkeluarga sejahtera," ujarnya.

Sementara itu, Kepala DINSOSP3AP2KB Kabupaten Kudus Putut Winarno mengakui jajarannya sudah diterjunkan untuk melakukan asesmen terhadap siswa yang dikabarkan sering membantu orang tuanya bekerja.

Hasilnya, kata dia, ada dua keluarga yang tergolong kurang sejahtera, sehingga diberikan bantuan. Nantinya juga diusulkan untuk mendapatkan bantuan lainnya guna mendukung kesejahteraan hidupnya.

"Harapannya, orang tua tidak melibatkan anaknya untuk mencari nafkah agar anaknya benar-benar fokus belajar," ujarnya.

Ia mengakui masih melakukan asesmen guna memastikan dari 29 siswa di SDN 5 Hadipolo apakah ada yang benar-benar pulang cepat karena ingin membantu orang tua untuk mencari nafkah atau ada alasan lain.

Dengan asesmen tersebut, dia berharap stigma negatif terhadap SDN 5 Hadipolo berangsur hilang, sehingga tahun ajaran baru sekolah nantinya bisa menerima murid lebih banyak dari warga sekitarnya.

"Kalau menyangkut fasilitasnya yang kurang, nanti bersama-sama dengan Dinas Pendidikan tentunya mengupayakan penambahan maupun perbaikan," ujarnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus Anggun Nugroho menganggap isu eksploitasi anak sebenarnya hampir terjadi di berbagai daerah, tetapi yang diupayakan di tingkat sekolah mendorong bapak ibu guru bersama koordinator wilayah dan pengawas untuk membuat tranding baru bahwa SDN 5 Hadipolo yang identik dengan kampung sosial, berangsur bisa dihilangkan.

"Termasuk adanya pendampingan dari Dinas Sosial dengan mengupayakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan sebagainya, sehingga bisa mengubah pola pikir masyarakat terhadap sekolah ini.

Untuk revitalisasi sekolah, kata dia, saat ini tahap zoom, penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan harapan nantinya bisa terealisasi.

Sementara usulan mendatangkan guru yang berdomisili di Desa Hadipolo, kata dia, menjadi pertimbangan, baik dari Disidikpora maupun asisten Sekda Kudus yang juga memberikan arahan, guru yang berdomisili di desa tertentu akan diupayakan kembali ke desanya masing-masing.

Baca juga: Penerimaan retribusi daerah di Kudus hingga Juni 2026 mencapai Rp165,72 miliar

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.