Samuel Wattimena minta pemerintah perkuat mitigasi ancaman PHK

Rabu, 8 Juli 2026 21:01 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena (ANTARA/I.C. Senjaya)

Semarang (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR Samuel Wattimena meminta pemerintah mengambil langkah mitigasi konkret dalam menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.yang dipicu tekanan ekonomi global.

"Pada saat terjadi PHK, maka harus ada suatu pembinaan ulang terhadap para pekerja tersebut," kata Samuel di Semarang, Rabu.

Menurut dia, program pembinaan keterampilan ulang (reskilling) bagi para pekerja terdampak PHK menjadi salah satu solusi jangka panjang.

Ia mengatakan hal tersebut bertujuan agar para korban PHK memiliki keahlian baru yang relevan untuk mengolah potensi ekonomi di kampung halaman mereka.

Ia menyoroti keahlian buruh pabrik selama ini cenderung terlalu spesifik.

Akibatnya, lanjut dia, keterampilan tersebut sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan lapangan kerja di daerah asal saat mereka terpaksa pulang usai PHK.

Oleh karena itu, ia meminta para kepala daerah menyusun konsep matang untuk memetakan kekuatan ekonomi lokal.

Sinergi tersebut, menurut dia, diharapkan mampu menghidupkan kembali lahan-lahan produktif di perdesaan dengan memberdayakan para mantan buruh.

Ia mengakui usulan yang disampaikannya itu masih belum mendalam dalam menjawab permasalahan pekerja yang terkena PHK.

Oleh karena itu, kata dia, para legislator perlu mempelajari lebih lanjut kondisi di masing-masing daerah dengan mendengar langsung dari para pekerja yang terdampak PHK itu.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.