Jepara perkuat wujudkan kabupaten layak anak melalui pelatihan konvensi hak anak

Rabu, 8 Juli 2026 20:03 WIB

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Ika Mudrikatun saat membuka pelatihan KHA di Gedung Jepara Nursing Center (JNC) DPD PPNI Jepara, Jawa Tengah, Rabu (8/7/2026). ANTARA/HO-Diskominfo Jepara.

Jepara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, memperkuat komitmen dalam mewujudkan kabupaten layak anak melalui peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan yang diwujudkan dengan pelatihan konvensi hak anak (KHA).

"Pelatihan KHA ini untuk meningkatkan pemahaman para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan mengenai pemenuhan hak anak sekaligus memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pendekatan kolaboratif," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Ika Mudrikatun saat membuka pelatihan KHA di Gedung Jepara Nursing Center (JNC) DPD PPNI Jepara, Rabu.

Peserta yang dilibatkan, mulai dari tenaga pendidik dari sekolah negeri, swasta, hingga pondok pesantren di Kabupaten Jepara.

Menurut Mudrikatun, pelatihan ini menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dengan lingkungan pendidikan dalam memberikan perlindungan terbaik bagi anak.

"Melalui pelatihan konvensi hak anak ini, kita ingin membangun kesamaan pemahaman antara pemerintah dan satuan pendidikan agar mampu berkolaborasi mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak," ujarnya.

Para peserta, kata dia, juga dibekali pemahaman mengenai indikator kabupaten layak anak, pembangunan budaya anti kekerasan di lingkungan pendidikan, serta penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) agar lahir kader-kader yang mampu menjadi agen perubahan di sekolah maupun masyarakat.

Lebih lanjut, Ika mengajak seluruh elemen pendidikan untuk bersama-sama menjaga keamanan, memberikan pendidikan terbaik, dan memastikan setiap hak anak terpenuhi.

"Anak-anak wajib kita lindungi sekaligus kita cerdaskan. Kami berharap akan lahir agen-agen perubahan yang mampu menghapus praktik perundungan, kekerasan di sekolah, kekerasan seksual, mencegah anak putus sekolah, hingga menekan angka pernikahan dini yang saat ini masih menjadi perhatian di Kabupaten Jepara," ujarnya.

Menurut dia, keberhasilan mewujudkan kabupaten layak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak, khususnya lembaga pendidikan sebagai lingkungan terdekat bagi anak.

Adanya sinergi yang semakin kuat antarpemangku kepentingan diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

"Sementara penguatan kapasitas tersebut juga menjadi bagian dari komitmen daerah untuk mewujudkan Jepara sebagai kabupaten layak anak, di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bermimpi, berkarya, dan meraih cita-citanya tanpa rasa takut terhadap kekerasan maupun diskriminasi," ujarnya.

Pelatihan tersebut juga menghadirkan narasumber dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Klaten yang dipimpin Erry, dengan materi mengenai prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, implementasi kebijakan perlindungan anak, serta strategi pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Baca juga: Tim gabungan mengamankan 5.848 batang rokok ilegal di Jepara

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.