Transisi energi atau krisis pasokan? Cerita di balik mati lampu bergilir
Solo (ANTARA) - Beberapa minggu terakhir ini, obrolan di grup WhatsApp warga hingga meja kopi para pengusaha berubah arah.
Topiknya bukan lagi soal politik atau harga pangan, melainkan jadwal pemadaman listrik bergilir atau yang akrab kita sebut mati lampu. Di kawasan industri, mesin-mesin pabrik terpaksa rehat sejenak.
Di pemukiman, suara bising genset mini mulai menyalak, menyela riuhnya anak-anak yang mengeluh kegerahan karena AC dan kipas angin mendadak mati.
Sebagai orang yang bertahun-tahun mengamati dinamika ruang kontrol kelistrikan kita, saya melihat fenomena “on-off” kawasan ini bukan sekadar masalah teknis gardu rusak atau pohon tumbang.
Ini adalah sinyal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan sistemik: kita sedang menyaksikan tarikan napas pertama dari sebuah proses besar bernama transisi energi, yang sayangnya, dimulai dengan tersedak.
Mengapa ini bisa terjadi? Mari kita bedah dengan bahasa yang sederhana.
Selama puluhan tahun, republik ini dimanjakan oleh batubara. Komoditas hitam ini adalah "nasi putih" bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kita. Murah, melimpah, dan selalu siap sedia membakar turbin selama 24 jam penuh untuk menghasilkan listrik yang stabil (dalam istilah teknis disebut sebagai baseload).
Namun, dunia berubah. Indonesia telah berkomitmen untuk menekan emisi karbon demi mengerem perubahan iklim. Salah satu langkah konkretnya adalah mengetatkan keran eksploitasi batubara melalui pemangkasan kuota produksi nasional (RKAB) dan membatasi ruang gerak izin tambang baru.
Di sinilah senjakala itu dimulai. Ketika keran di hulu dipersempit, pasokan untuk konsumsi dalam negeri, termasuk untuk PLTU milik PLN mulai mengalami pengetatan. Di sisi lain, proyeksi pensiun dini beberapa PLTU tua sudah mulai berjalan.
Dalam hukum fisika kelistrikan, ada satu aturan mutlak: daya listrik yang diproduksi harus selalu sama dengan daya listrik yang dikonsumsi saat itu juga. Tidak bisa kurang, tidak bisa lebih. Ketika pasokan batubara seret atau kapasitas pembangkit fosil sengaja dikunci demi menekan emisi, sementara permintaan listrik masyarakat tetap tinggi, yang terjadi adalah defisit daya.
Bagi PLN, melakukan penggiliran pemadaman (load shedding) adalah pilihan terakhir yang pahit. Mengapa? Karena jika mereka membiarkan sistem kelebihan beban tanpa diputus secara sengaja per kawasan, taruhannya adalah total blackout (mati listrik total satu pulau) yang pemulihannya bisa memakan waktu berhari-hari.
Lalu, di mana energi terbarukan yang digadang-gadang itu? Di mana panel surya (PLTS), kincir angin (PLTB), atau panas bumi (PLTP) yang katanya bersih?
Di sinilah letak ironinya. Kita seperti meruntuhkan jembatan bambu yang lama (batubara) sebelum jembatan beton yang baru (energi terbarukan) selesai dibangun. Energi bersih seperti matahari dan angin memiliki sifat intermittent alias tidak stabil, mereka hanya perkasa saat siang terik atau angin berembus kencang.
Kita belum memiliki baterai raksasa (Battery Energy Storage System) yang cukup untuk menyimpan energi tersebut agar bisa dipakai di malam hari saat beban puncak. Jadi, ketika PLTU dipaksa mengerem “diet” batubara, energi penggantinya belum siap memikul beban yang ditinggalkan.
Konsumen, mulai dari ibu rumah tangga, pelaku UMKM, hingga direktur pabrik akhirnya menjadi pihak yang harus menanggung “biaya” dari ketidaksiapan itu.
Menunggu sistem ini stabil tentu memakan waktu tahunan. Oleh karena itu, langkah mitigasi mandiri menjadi harga mati bagi kita, para pengguna listrik.
Bagi skala rumah tangga dan UMKM, berinvestasi pada alat pelindung lonjakan tegangan (surge protector) atau UPS (Uninterruptible Power Supply) untuk perangkat digital bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan agar alat kerja tidak cepat rusak akibat listrik yang mati-nyala secara mendadak.
Untuk jangka panjang, ini adalah momentum emas bagi perkantoran, sekolah, kampus, hingga industri untuk mulai memasang PLTS Atap secara mandiri. Bukan untuk gagah-gagahan, tapi sebagai jaring pengaman darurat ketika jaringan utama PLN sedang mengalami “diet” energi.
Jika bagi pekerja kantoran mati lampu berarti “rehat sejenak dari laptop”, bagi sebagian pelaku usaha mandiri ini adalah urusan hidup dan mati komoditas mereka. Tengok saja para pemilik kolam ikan Koi hias atau pelaku UMKM pembibitan unggas. Bagi mereka, pasokan listrik adalah napas buatan.
Ketika listrik “on-off”, filter dan aerator kolam koi mati, membuat ikan seharga jutaan rupiah mati massal akibat anoksia (kekurangan oksigen) dalam hitungan jam. Begitu pula dengan mesin inkubator penetas telur ayam atau bebek; telat panas sedikit saja karena pemadaman bergilir, ratusan calon anak unggas gagal menetas.
Mau tidak mau, antisipasi receh tapi krusial harus disiapkan.
Pemilik kolam koi kini wajib menyetok aerator portabel bertenaga baterai atau sistem uninterruptible power supply (UPS) mini khusus pompa. Sementara peternak unggas rakyat terpaksa kembali ke metode darurat: menyiapkan lampu teplok/minyak tanah atau pemanas gas LPG portabel sebagai ban serep penjaga suhu inkubator.
Tragisnya, sampai tulisan ini dibuat, konsumen masih meraba-raba di dalam kegelapan, baik kegelapan secara harfiah maupun kegelapan informasi. Belum ada cetak biru atau pengumuman resmi dari PLN yang tegas menyatakan sampai kapan kebijakan penggiliran kawasan akibat transisi energi ini akan berlangsung. Konsumen dipaksa adaptasi tanpa tahu kapan “hukuman” mati lampu berkala ini berakhir.
Transisi energi dari fosil ke energi bersih adalah sebuah keniscayaan sejarah. Kita tidak bisa menghindarinya jika ingin bumi ini tetap layak huni. Namun, transisi tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa hingga mengorbankan keandalan pasokan (energy security).
Masyarakat tentu mendukung langit yang lebih biru dan udara yang lebih bersih. Namun, pemerintah dan PLN juga harus ingat: transisi yang berhasil adalah transisi yang berkeadilan. Dan keadilan bagi konsumen adalah ketika mereka tetap bisa menyalakan saklar lampu di rumah tanpa rasa waswas, seraya meyakini bahwa energi yang mengalir ke rumah mereka adalah energi yang ramah bagi masa depan anak cucu.
Sebelum jembatan baru itu kokoh, jangan biarkan rakyat berjalan di dalam kegelapan.
*Dosen Program Studi Teknik Elektro UMS
Oleh Dediary Prasetya*/Aris Wasita
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
