Empat asosiasi soroti tata kelola pengadaan alkes

Jumat, 19 Juni 2026 16:40 WIB

Diskusi publik Dampak Kebijakan Perpajakan Terhadap Tata Kelola Alkes dan Mencegah Bahaya Laten Terhadap Keselamatan Pasien dalam kegiatan Health Ecosystem Week di Gedung Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (18/6/2026). ANTARA/Aris Wasita

Solo (ANTARA) - Empat asosiasi alat kesehatan nasional, yakni GAKESLAB Indonesia, ASPAKI, AIGMI, dan HIPELKI menyoroti tata kelola pengadaan alkes yang saat ini dianggap berisiko menurunkan mutu layanan ke pasien dan mengancam kemandirian industri dalam negeri.

Pada diskusi publik Dampak Kebijakan Perpajakan Terhadap Tata Kelola Alkes dan Mencegah Bahaya Laten Terhadap Keselamatan Pasien dalam kegiatan Health Ecosystem Week di Gedung Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, Kamis, Ketua Umum HIPELKI dr. Randy H. Teguh, MM. mengatakan sebetulnya industri alkes paham kewajiban pajak.

“Tapi tata kelola alkes sekarang membuat kami sulit untung, lalu laporan keuangan dipertanyakan saat restitusi. Restitusi yang jadi bagian arus kas malah dipotong signifikan karena kami dianggap menggelembungkan biaya,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dapat memberikan dukungan secara konsisten dan insentif pajak untuk bahan baku, komponen, dan mesin industri alkes nasional.

“Kami butuh sistem yang adil agar kemandirian alkes yang dibangun sejak pandemi tidak hancur,” kata Ketua Umum ASPAKI Imam Subagyo, SE., MM.

Ketua Umum GAKESLAB Indonesia Raden Kartono Dwidjosewojo mengatakan sebagai asosiasi yang berkomitmen penuh pada pembinaan, pelatihan, dan perluasan jaringan bagi produsen serta distributor, GAKESLAB menegaskan jalur distribusi bukan sekadar lapisan biaya (cost layer).

“Jalur distribusi adalah penggerak kritis (critical enabler) dalam menjaga keselamatan pasien serta memastikan alat kesehatan/alkes berkualitas dapat menjangkau seluruh pelosok Indonesia secara aman dan efisien,” katanya.

Pihaknya juga mengimbau seluruh pelaku industri untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme dengan mematuhi cara distribusi yang baik untuk alat kesehatan (CDB) serta regulasi lainnya yang berlaku.

“Selain itu dengan tegas menolak segala bentuk praktik distribusi yang menyalahi aturan demi menjamin tegaknya sistem manajemen mutu yang akuntabel,” katanya.

Ketua Umum AIGMI Deviatri Syam berharap agar pemerintah memastikan tersedia dana yang memadai untuk instalasi dan kalibrasi dan pemeliharaan alkes pasca pembelian untuk menjamin keselamatan pasien.

“Contohnya banyak rumah sakit yang sudah memiliki ruang ICU, OK, dan IGD masih memakai tabung-tabung oksigen di ruang tersebut. AIGMI mendorong agar pemerintah dapat memberikan anggaran untuk adanya ruang sentral oksigen atau sistem instalasi gas medis,” katanya.

Dengan demikian, dikatakannya, pelayanan rumah sakit dapat lebih optimal dan keselamatan pasien lebih terjaga.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.