Pemkab Pekalongan masifkan gerakan Bulan Dana PMI 2026 hingga tingkat RT/RW
Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah memasifkan gerakan Bulan Dana PMI 2026 mulai dari tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, desa, hingga rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).
Pelaksana Tugas Bupati Pekalongan Sukirman di Pekalongan, Selasa, mengatakan pencanangan Bulan Dana PMI 2026 menjadi awal penguatan kembali hubungan antara Palang Merah Indonesia dengan pemerintah daerah.
"Nilai-nilai kemanusiaan itu di atas segala-galanya sehingga pemerintah harus hadir. Kami pasti akan mengupayakan dukungan dengan menyosialisasikan Bulan Dana PMI ke seluruh jaringan pemerintah," katanya.
Selain itu, pihaknya membuka peluang keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kepengurusan maupun kegiatan PMI ke depan.
"Ya jelas. Karena saya lihat ada beberapa sahabat kita menjadi pengurus dan relawan Palang Merah Indonesia," katanya.
Ia menegaskan nilai-nilai kemanusiaan harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun kepentingan lainnya.
"Nilai-nilai kemanusiaan itu nilai paling tinggi di atas politik. Oleh karena itu, ketika kita berpolitik maka cara kita memimpin dan membangun adalah dari sisi kemanusiaan yang besar dan hakiki," katanya.
Menurut dia, PMI selama ini selalu hadir dalam berbagai peristiwa kemanusiaan mulai dari penanggulangan dan mitigasi bencana, pelayanan darah, hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Sepanjang 2025, kata dia, PMI telah memberikan 462 layanan pertolongan pertama dan ambulans dengan penerima manfaat lebih dari 23 ribu jiwa.
Di bidang kebencanaan, lembaga kemanusiaan ini menangani 69 bencana dengan dukungan 2.248 relawan serta menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada 21.644 keluarga atau sekitar 81 ribu jiwa terdampak bencana.
"Demikian pula, PMI berhasil mengumpulkan 19.691 kantong darah dan memenuhi kebutuhan darah rumah sakit sebanyak 21.307 kantong darah selama 2025," katanya.
Saat ditanya mengenai adanya keretakan hubungan antara PMI dengan Pemkab Pekalongan saat kepemimpinan daerah sebelumnya, Sukirman menilai, kondisi yang terjadi lebih tepat disebut sebagai kevakuman organisasi.
"Saya kira sebenarnya kevakuman saja. Oleh karena itu, ini menjadi awal yang penting untuk sinergi antara PMI dengan pemerintah daerah untuk menghidupkan solidaritas dan gotong royong bagi sesama," katanya.
Baca juga: Pemkab dan Polres Pekalongan gencarkan kegiatan deteksi dini TB
Pewarta: Kutnadi
Editor:
Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
