90 Kopdes Merah Putih di Kudus ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026

Kamis, 11 Juni 2026 12:58 WIB

Salah satu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang mulai dilengkapi dengan sarana pendukung, seperti rak barang sudah disiapkan serta kebutuhan lainnya, sehingga target 90 KDKMP di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, bisa beroperasi bisa direalisasikan. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif.)

Kudus (ANTARA) - Sebanyak 90 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ditargetkan selesai dibangun seluruhnya pada Juli 2026, sehingga Agustus 2026 bisa mulai beroperasi.

"Untuk saat ini sudah ada 68 KDKMP yang selesai dibangun. Tinggal 22 KDKMP yang masih dalam proses pembangunan dengan progres rata-rata di atas 70 persen. Insya Allah akhir Juli 2026 sudah selesai, sehingga total 90 KDKMP bisa rampung dan Agustus 2026 bisa mulai beroperasi," kata Komandan Kodim 0722/Kudus Letkol Arh Yuusufa Allan Andriasie di Kudus, Kamis.

Meski sebagian besar bangunan telah selesai, kata dia, operasional koperasi belum dapat dilakukan karena masih menunggu kelengkapan sarana dan prasarana pendukung.

"Rak-rak masih dalam proses pengadaan. Setelah semuanya lengkap, akan dilakukan finalisasi seperti pemasangan wifi, CCTV, dan sistem lainnya agar seluruh layanan bisa terkoneksi," ujarnya.

Selain pembangunan gedung, distribusi kendaraan operasional juga mulai dilakukan. Sejumlah kendaraan yang telah tiba di Kudus antara lain satu unit truk, kendaraan pikap, serta kendaraan roda tiga.

Untuk mekanisme distribusi, kendaraan terlebih dahulu ditampung di Kodim sebelum diserahkan ke desa-desa penerima. Karena Mako Kodim dinilai lokasinya relatif dekat dengan desa-desa di Kudus.

Terkait desa yang belum memiliki lahan memadai untuk pembangunan KDKMP, pihaknya telah melakukan pengecekan dan pelaporan kepada pemerintah daerah.

"Untuk desa yang lahannya masuk kategori lahan sawah dilindungi (LSD) atau tidak memiliki lahan yang cukup, semuanya sudah kami laporkan. Selanjutnya kami menunggu tindak lanjut dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi," ujarnya.

Ia menambahkan saat ini masih terdapat 42 desa dan kelurahan yang menghadapi sejumlah kendala, sebagian besar berada di Kecamatan Kota.

Menurut dia proyek KDKMP merupakan bagian dari program strategis nasional sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, PLN, serta berbagai lembaga terkait lainnya.

"Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar semua kebutuhan pendukung bisa terpenuhi tepat waktu," ujarnya.

Baca juga: KDMP Undaan Lor Kudus panen perdana nila dari kolam bioflok bantuan KKP

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.