Direksi BPJS Ketenagakerjaan ajak media perkuat literasi jaminan sosial

Kamis, 11 Juni 2026 10:21 WIB

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Bambang Joko Sutarto dan rombongan saat melakukan kunjungan media ke Harian Jogja, Rabu (10/06). (HO-BPJS Ketenagakerjaan)

Semarang (ANTARA) - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Bambang Joko Sutarto mengajak insan media untuk terus memperkuat literasi jaminan sosial ketenagakerjaan di tengah masih besarnya jumlah pekerja Indonesia yang belum terlindungi.

Ajakan tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan media ke Harian Jogja, Rabu (10/06) sebagai bagian dari upaya mempererat kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan media dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan pekerja.

Bambang didampingi Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Erfan Kurniawan dan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY Cahyaning Indriasari. Rombongan diterima oleh Direktur Keuangan, SDM, Umum dan Hukum Harian Jogja Annisa Nurul Aini, Chief Creative & Innovation Officer Budi Cahyana, Chief Commercial Officer Yonantha Chandra Premana, serta General Manager Solutions Strategist Sri Pujiningsih.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif dengan membahas berbagai peluang kolaborasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal, pelaku UMKM, pekerja rentan, dan kelompok masyarakat yang selama ini belum terlindungi secara optimal.

Bambang menyampaikan bahwa media memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja. Menurutnya, keberhasilan perluasan cakupan perlindungan tidak hanya ditentukan oleh kualitas program dan layanan, tetapi juga oleh efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat.

"Bagi BPJS Ketenagakerjaan, media bukan sekadar saluran komunikasi, melainkan mitra strategis dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui media, pesan perlindungan pekerja dapat disampaikan dengan bahasa yang lebih dekat, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas," ujar Bambang.

Ia menjelaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian dari amanat konstitusi yang bertujuan memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya dari berbagai risiko sosial maupun ekonomi. Karena itu, peningkatan literasi masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya perlindungan sosial menjadi agenda yang harus dikerjakan secara bersama-sama.

Menurut Bambang, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Ketika pekerja terlindungi, mereka dapat bekerja dengan lebih tenang dan produktif. Sementara ketika keluarga pekerja memperoleh manfaat program, termasuk beasiswa pendidikan, maka perlindungan tersebut turut menjaga keberlanjutan masa depan generasi berikutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga memaparkan perkembangan kinerja BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2026. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 47,41 juta tenaga kerja, yang terdiri dari pekerja formal, pekerja informal, jasa konstruksi, dan pekerja migran Indonesia. Pada periode yang sama, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat sebesar Rp24,3 triliun untuk 1,81 juta kasus klaim, serta menyalurkan beasiswa pendidikan senilai Rp260,9 miliar kepada lebih dari 56 ribu anak peserta. Sementara dari sisi pengelolaan dana, BPJS Ketenagakerjaan mencatat dana investasi sebesar Rp912,76 triliun dengan hasil investasi mencapai Rp19,87 triliun.

Bambang menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya. Namun demikian, tantangan untuk memperluas perlindungan masih cukup besar, terutama pada segmen pekerja rentan dan pekerja informal yang jumlahnya terus berkembang.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY, Cahyaning Indriasari, menambahkan bahwa media memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat. Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara BPJS Ketenagakerjaan dan media akan membantu memperluas pemahaman masyarakat mengenai manfaat perlindungan jaminan sosial, khususnya bagi pekerja informal dan pekerja rentan yang selama ini belum terlindungi secara optimal.

"Kami berharap sinergi yang telah terjalin baik dengan media dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak pekerja yang memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan terdorong untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujar Cahyaning.

"Masih banyak pekerja yang belum memahami bahwa perlindungan jaminan sosial merupakan kebutuhan dasar, bukan sekadar kewajiban administratif. Karena itu, kami berharap media dapat terus menjadi mitra dalam mengedukasi masyarakat agar semakin banyak pekerja yang memahami manfaat perlindungan dan terdorong untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," tutup Bambang.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.