Batang fokus menjaga stabilitas ekonomi dampak penyesuaian harga BBM

Rabu, 10 Juni 2026 14:49 WIB

Pengemudi kendaraan sedang mengantre mengisi bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar minyak umum di Batang, Rabu (10/6/2026). (ANTARA/Kutnadi)

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, memfokuskan menjaga stabilitas ekonomi dan ketersediaan bahan bakar minyak non-subsidi terkait adanya penyesuaian harga BBM jenis Pertamax dari semula Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green menjadi Rp17 ribu per liter.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang Wahyu Budi Santosa di Batang, Rabu, mengatakan bahwa pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat terkait penyesuaian harga BBM non subsidi tersebut.

"Setiap kebijakan pemerintah tentu sudah melalui pertimbangan dan kajian yang komprehensif. Kami bertugas untuk memastikan ketersediaan BBM di daerah tetap aman, terutama di SPBU," katanya

Ia mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis lanjutan dari pemerintah maupun Pertamina terkait kemungkinan penyesuaian distribusi dan stok BBM pasca-kenaikan harga.

Selama ini, kata dia, kebutuhan bahan bakar minyak di setiap daerah telah dipetakan berdasarkan kuota bulanan maupun kebutuhan insidentil pada momentum tertentu seperti libur Lebaran, akhir tahun, atau lonjakan mobilitas masyarakat.

"Jika stok reguler bulanan itu relatif tetap di SPBU wilayah. Akan tetapi untuk kebutuhan insidental seperti saat libur panjang biasanya ada penyesuaian tambahan kuota," katanya.

Ia memprediksi penyesuaian harga harga bahan bakar minyak non-subsidi ini akan memunculkan perubahan pola konsumsi masyarakat khususnya potensi peralihan pengguna Pertamax ke BBM dengan harga yang lebih rendah seperti Pertalite atau jenis bahan bakar alternatif lainnya.

"Ya, pasti ada gejolak sesaat. Pengguna Pertamax kemungkinan sebagian beralih ke Pertalite atau opsi BBM lainnya sehingga kami terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan stok tetap tersedia," katanya.

Selain berdampak pada pola konsumsi masyarakat, kata dia, penyesuaian harga BBM juga diperkirakan mempengaruhi sektor distribusi, transportasi, industri, hingga operasional pemerintahan.

Di lingkungan pemerintah daerah, penyesuaian kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut akan berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran operasional kendaraan dinas mengingat asumsi penganggaran BBM sebelumnya masih menggunakan harga lama.

"Karena anggaran tidak bertambah maka yang kami lakukan adalah efisiensi penggunaan BBM semaksimal mungkin terutama untuk kegiatan kedinasan yang menjadi prioritas. Sedangkan pada sektor masyarakat dan dunia usaha dampak diperkirakan terutama pada biaya distribusi barang dan transportasi yang bergantung pada penggunaan BBM non-subsidi," katanya.

Ia mengatakan sebagai langkah antisipasi, pihaknya akan melakukan pemantauan intensif selama satu pekan ke depan melalui survei di sejumlah sektor strategis mulai sektor perdagangan, industri, distribusi barang, hingga kondisi pasar.

Pemantauan tersebut, kata dia, untuk mengukur dampak nyata kenaikan harga BBM terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus menjadi dasar penyusunan langkah mitigasi apabila ditemukan gejolak harga maupun gangguan distribusi di lapangan.

"Kami akan melakukan pemetaan dan survei di berbagai sektor agar bisa mengetahui dampak langsungnya baik terhadap masyarakat, perdagangan, maupun sektor industri," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.