Banyumas memperkuat daya saing UMKM lewat pelatihan dan promosi

Rabu, 10 Juni 2026 10:09 WIB

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Banyumas Gatot Eko Purwadi. (ANTARA/Sumarwoto)

Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, terus memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pelatihan, pendampingan, promosi produk, serta fasilitasi akses permodalan di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi pelaku usaha.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DPKUKM) Kabupaten Banyumas Gatot Eko Purwadi di Purwokerto, Banyumas, Rabu, mengatakan penguatan UMKM dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak agar program yang dijalankan dapat berkelanjutan.

"Kalau penguatan UMKM, kami lakukan bersama-sama. Pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri, sehingga kami menggandeng berbagai pihak seperti Baznas, perbankan, Bank Indonesia, dan Bank Jateng," katanya.

Menurut dia, salah satu upaya yang dilakukan dalam waktu dekat adalah menggelar pelatihan bagi pelaku UMKM yang diikuti proses kurasi untuk memilih usaha-usaha yang memiliki potensi berkembang.

Pelaku UMKM yang lolos kurasi selanjutnya dapat memperoleh pendampingan lanjutan dan bantuan usaha sehingga manfaat pelatihan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata.

Selain itu, DPKUKM Banyumas juga membantu promosi produk UMKM guna memperluas akses pasar. Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah pengoperasian kembali galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) sebagai etalase produk unggulan Banyumas.

"Sekarang sedang kami bersihkan dan mudah-mudahan tanggal 18 Agustus bisa diluncurkan. Itu juga bagian dari upaya kami memperkuat UMKM," katanya.

Ia mengatakan galeri tersebut akan menampilkan berbagai produk UMKM, mulai dari kerajinan, makanan dan minuman, hingga produk usaha lainnya yang memiliki potensi pasar.

Menurut dia, akses permodalan juga menjadi bagian penting dalam penguatan UMKM.

Oleh karena itu, kata dia, pelaku usaha didorong memanfaatkan fasilitas pembiayaan untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kapasitas usaha.

"Upaya-upaya ini merupakan bagian dari penguatan UMKM agar mereka bisa berkembang dan memiliki daya saing yang lebih baik," katanya.

Terkait rencana subsidi kedelai impor sebesar Rp2.000 per kilogram dari pemerintah pusat untuk pelaku usaha tahu dan tempe, dia mengaku belum menerima informasi teknis mengenai mekanisme penyalurannya.

Kendati demikian, pihaknya menyambut baik kebijakan tersebut karena dapat membantu pelaku UMKM yang bergerak di sektor produksi tahu dan tempe, terutama di tengah fluktuasi harga bahan baku.

Ia menegaskan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan subsidi tersebut benar-benar diterima oleh pelaku usaha yang menjadi sasaran program.

"Yang kami pastikan, jika ada subsidi, harus diterima oleh pelaku UMKM yang memanfaatkan kedelai untuk produksi tahu dan tempe. Kami akan membantu mengawal agar kebijakan itu sampai kepada sasaran yang diinginkan pemerintah," kata Gatot.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram (kg) melalui Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga kedelai di tengah pelemahan rupiah dan tingginya ketergantungan impor komoditas tersebut.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan subsidi yang diberikan untuk tahap pertama sebanyak 250 ribu ton kedelai karena komoditas tersebut hampir seluruhnya masih bergantung pada impor.

“Kami sudah memutuskan rapat di sini, kedelai yang hampir seratus persen impor itu kita putuskan disubsidi Rp2.000 per kg. Pemerintah menyediakan untuk 250 ribu ton pertama melalui Bulog,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas Perkembangan Harga Komoditas Pangan di Jakarta, Selasa (9/6).

Baca juga: Aspikmas mendorong pelaku UMKM konveksi Banyumas perluas pasar

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.