Pemprov masih kaji perluasan rute bus Trans Jateng hingga Kudus

Senin, 1 Juni 2026 05:17 WIB

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfhi saat melihat kain batik ecoprint di salah satu gerai UMKM di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif.)

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih mengkaji rencana perluasan layanan Bus Trans Jateng dari Kota Semarang menuju Kabupaten Kudus dan wilayah sekitarnya.

"Kajian tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari efisiensi operasional hingga dampaknya terhadap pelaku transportasi yang telah ada," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno di Kudus, Minggu.

Selain pengembangan rute, kata dia, pemerintah juga tengah menelaah kemungkinan penggunaan bus listrik sebagai armada Trans Jateng di masa mendatang.

Namun, menurut dia, hasil kajian sementara menunjukkan biaya operasional maupun investasi bus listrik masih relatif tinggi dibandingkan armada konvensional.

"Untuk sementara ini dari kajian yang ada, tetapi masih saya minta dikaji ulang, biaya operasional bus listrik justru lebih mahal. Hampir dua kali lipat operasionalnya, biaya pembeliannya juga lebih mahal. Ini perlu dikaji lebih mendalam," ujarnya.

Sumarno menjelaskan rencana pengembangan Trans Jateng ke wilayah Demak, Jepara, hingga Kudus tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi umum, tetapi juga keberadaan pelaku usaha transportasi yang selama ini melayani rute tersebut.

Menurut dia pemerintah harus memperhitungkan dampak kebijakan tersebut agar tidak merugikan pelaku transportasi lokal yang sudah lebih dahulu beroperasi.

"Trans Jateng ini tidak hanya sekadar berjalan, tetapi ada pelaku-pelaku transportasi yang sudah ada. Itu juga harus menjadi pertimbangan," ujarnya.

Ia mengakui saat ini usulan pengembangan jalur Trans Jateng cukup banyak, tidak hanya di wilayah timur Jawa Tengah, tetapi juga di kawasan barat. Karena itu, seluruh rencana masih dalam tahap kajian sebelum diputuskan lebih lanjut.

Di sisi lain, kebutuhan transportasi umum di wilayah Kudus dan sekitarnya dinilai cukup besar mengingat keberadaan layanan bus antarkota yang semakin berkurang dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah berharap hasil kajian yang komprehensif nantinya dapat menghasilkan kebijakan transportasi publik yang efektif, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha transportasi yang telah ada.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.