Pemkab Purbalingga fokus upaya tingkatkan indeks reformasi birokrasi

Selasa, 19 Mei 2026 20:11 WIB

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Purbalingga Siswanto (tengah) saat memimpin evaluasi capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di Operation Room (OR) Sekretariat Daerah Purbalingga, Jawa Tengah, Selasa (19/5/2026). ANTARA/HO-Pemkab Purbalingga

Purbalingga (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga, Jawa Tengah, memfokuskan upaya peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di daerah itu.

Saat memimpin evaluasi capaian IRB bersama 15 perangkat daerah terkait di Operation Room (OR) Sekretariat Daerah Purbalingga, Selasa, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Purbalingga Siswanto mengatakan capaian IRB Kabupaten Purbalingga saat ini berada pada angka 82,73 atau sedikit di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 86,09.

"Sangat perlunya dukungan dari semua perangkat daerah agar IRB kita naik, baik di 16 indikator umum maupun enam indikator tematik," katanya.

Ia mengatakan terdapat 16 indikator umum dan enam indikator tematik yang harus dipenuhi pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk meningkatkan capaian reformasi birokrasi.

Menurut dia, dukungan seluruh perangkat daerah sangat penting karena peningkatan IRB akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan masyarakat dan efektivitas birokrasi pemerintahan.

Kegiatan evaluasi tersebut juga difasilitasi oleh Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah dengan pemaparan yang disampaikan Analis Kebijakan Ahli Madya Agustinus Agus Sudarmanto beserta tim.

Dalam kesempatan itu, Agus mengharapkan forum evaluasi dapat dapat menemukan akar persoalan yang masih menjadi kendala dalam peningkatan IRB Kabupaten Purbalingga sekaligus menjadi ruang diskusi untuk mencari solusi perbaikan.

Ia mengatakan reformasi birokrasi nasional telah dilaksanakan sejak 2010 hingga 2025 dan akan terus berlanjut sampai 2045 dengan target mewujudkan birokrasi Indonesia yang setara dengan standar birokrasi ideal dunia.

Menurut dia, pada tahap awal periode 2025-2029, reformasi birokrasi difokuskan pada penerapan digital governance menuju human based governance.

"Indeks SPBE Kabupaten Purbalingga sudah di atas rata-rata Provinsi Jateng, ini artinya proses digitalisasi pemerintahan yang jadi fokus utama tahap awal lebih unggul," katanya.

Ia menilai pelaksanaan reformasi birokrasi selama sekitar 15 tahun terakhir mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam kemudahan akses layanan publik.

Ia mencontohkan pelayanan administrasi kependudukan yang kini dapat diakses secara daring dengan lebih cepat, termasuk bagi ibu yang melahirkan di rumah sakit daerah sehingga proses pengurusan dokumen kependudukan tidak lagi memerlukan birokrasi panjang.

Baca juga: Sekda Purbalingga tegaskan validitas DTSEN penting agar bansos tepat sasaran