
Kudus catat realisasi pajak daerah mencapai 30,08 persen per April 2026

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat realisasi penerimaan dari sektor pajak daerah hingga 30 April 2026 mencapai Rp100,93 miliar atau 30,08 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp335,61 miliar.
"Dari sejumlah pos penerimaan pajak daerah, menunjukkan capaiannya bervariasi," kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Djati Solechah di Kudus, Minggu.
Ia mengungkapkan dari sejumlah pos penerimaan, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan realisasi Rp19,54 miliar atau 41,15 persen dari target Rp47,5 miliar.
Sementara itu, kata dia, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mencatat realisasi Rp34,17 miliar dari target Rp103,98 miliar atau 32,86 persen.
Rinciannya, PBJT tenaga listrik dengan capaian Rp25,97 miliar (32,88 persen), diikuti PBJT makanan dan minuman sebesar Rp6,14 miliar (32,37 persen), jasa perhotelan Rp1,38 miliar (30,67 persen), jasa parkir Rp297,24 juta (42,46 persen), serta jasa kesenian dan hiburan Rp371,29 juta (46,41 persen).
Adapun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) baru terealisasi Rp6,77 miliar atau 12,22 persen dari target Rp55,5 miliar. Pajak reklame mencatat capaian Rp1,23 miliar (29,23 persen), sementara pajak air tanah sebesar Rp1,69 miliar (30,79 persen).
Di sisi lain, penerimaan dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) menunjukkan capaian tertinggi secara persentase, yakni 280 persen dengan realisasi Rp56 juta dari target Rp20 juta. Pajak sarang burung walet baru mencapai Rp965 ribu atau 19,30 persen.
Untuk opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kata Djati, realisasinya tercatat sebesar Rp23,59 miliar atau 29,76 persen dari target Rp79,3 miliar. Sedangkan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp13,85 miliar atau 35,01 persen dari target Rp39,58 miliar.
"Secara keseluruhan, capaian penerimaan pajak daerah hingga akhir April menunjukkan tren positif meski masih perlu optimalisasi di beberapa sektor, terutama PBB-P2 dan pajak sarang burung walet yang realisasinya masih relatif rendah," ujarnya.
Baca juga: Bupati Kudus optimistis KDKMP memperkuat ekonomi desa
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor:
Heru Suyitno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
