BPJS Kesehatan Surakarta gandeng pemda gelar rekonsiliasi pastikan warga terdaftar program JKN

Kamis, 23 April 2026 18:00 WIB

Ade Rai memberikan edukasi soal pola hidup sehat pada Rekonsiliasi Data Peserta PBPU BP Pemda, Iuran Wajib, serta Kepala Desa dan Perangkat Desa Triwulan I Tahun 2026 di Solo, Jawa Tengah, Kamis (23/4/2026). ANTARA/Aris Wasita

Solo (ANTARA) - BPJS Kesehatan Cabang Surakarta menggandeng pemerintah daerah di wilayah Cabang Surakarta menggelar rekonsiliasi data untuk memastikan warga terdaftar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pada Rekonsiliasi Data Peserta PBPU BP Pemda, Iuran Wajib, serta Kepala Desa dan Perangkat Desa Triwulan I Tahun 2026 di Solo, Jawa Tengah, Kamis Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Debbie Nianta Musigiasari mengatakan kegiatan itu sangat krusial karena untuk memastikan ketepatan data kepesertaan dan jumlah iuran JKN yang disetorkan sampai dengan triwulan I tahun 2026.

“Rekonsiliasi data dan iuran JKN bersifat rutin, untuk memastikan keakuratan data, kesesuaian iuran, dan ketertiban pembayaran iuran JKN bagi seluruh segmen kepesertaan Program JKN,” katanya.

Ia memaparkan per April 2026 total capaian kepesertaan Program JKN di wilayah Cabang Surakarta mencapai 99,13 persen dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 76,86 persen.

“Sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025, target cakupan kepesertaan JKN sebesar 98,6 persen terhadap jumlah penduduk, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 80 persen,” katanya.

Ia mengatakan untuk total capaian kepesertaan JKN di Kantor Cabang Surakarta telah memenuhi target nasional, namun untuk tingkat keaktifan inilah yang masih menjadi perhatian, karena masih terdapat tiga kabupaten yang belum mencapai target 80 persen.

Dilihat dari data segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Cabang Surakarta, sejak Januari 2025 sampai dengan April 2026 terjadi kenaikan maupun penurunan jumlah.

Pihaknya mencatat di Kabupaten Sragen terjadi kenaikan sejumlah 81.183 jiwa, Kabupaten Wonogiri terjadi kenaikan sejumlah 31.621 jiwa, Kabupaten Karanganyar naik sebanyak 28.108 jiwa, Kabupaten Sukoharjo naik 2.273 jiwa, dan Kota Surakarta terjadi penurunan sejumlah 14.064 jiwa.

“Hal ini terjadi karena adanya verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait. Mengenai hal tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Surakarta telah
melakukan pemutakhiran data peserta PBI JK yang diajukan reaktivasi, paling lambat dua periode pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) setelah kepesertaan diaktifkan,” tambahnya.

Sementara itu, BPJS Kesehatan telah memfasilitasi Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda (ARIP) yang diperuntukkan kepada seluruh penanggung jawab pembayaran iuran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Aplikasi ini merupakan alat bantu dalam proses menghitung besaran iuran JKN per pegawai per satuan kerja pada masing-masing komponen tunjangan dengan maksimal Rp12 juta.

“Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan monitoring dan evaluasi dasar perhitungan iuran JKN pada segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Dengan aplikasi ini, terbentuk standarisasi proses perhitungan iuran JKN sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hasil inputan dan updating data ke ARIP, dapat juga digunakan sebagai data acuan dalam pemutakhiran data peserta pada database kepesertaan JKN dan memastikan bahwa seluruh PNSD yang dipotong iurannya sudah terdaftar sebagai peserta JKN,” katanya.

Sementara itu, pada kegiatan tersebut juga didatangkan brand ambasador BPJS Kesehatan Ade Rai. Pada kesempatan itu, Ade Rai memberikan edukasi soal pola hidup sehat.

“Negara memiliki itikat mulia, memberikan biaya penggantian pengobatan kepada masyarakat. Program ini murni berbasis nuansa gotong-royong di sana, bagaimana yang sehat dan kuat tentu harus lebih banyak daripada yang sakit. Ketika yang terjadi kebalikannya maka program ini tidak akan bisa berlangsung dengan lama. Makanya defisit sehingga harus subsidi dari tempat lain,” katanya.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat lebih peduli pada kesehatan dengan melakukan upaya preventif kuratif.

“Ini penting karena kalau kita bikin suatu investigasi, 95 persen profil klaim BPJS Kesehatan hampir sebagian besar penyakit yang tidak menular, artinya disebabkan oleh pola perilaku masyarakatnya sendiri. Jadi kalau masyarakat bisa mengubah perilakunya, kita bisa menghemat biaya begitu besar dan dananya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lain,” katanya.

Oleh karena itu, pada edukasi tersebut ia mengajak para peserta untuk mulai menjalani pola hidup sehat.

“Ada istilah mengatakan disiplin kepatuhan pondasinya pemahaman, dan pemahaman amunisinya adalah edukasi. Makanya edukasi kesehatan itu penting,” katanya.