Seribu peserta KPM-PKH di Batang mengundurkan diri

Sabtu, 18 April 2026 15:07 WIB

Kepala Dinas Sosial Batang, Wilopo (berbaju kemeja putih) sedang memaparkan kegiatan graduasi mandiri pada acara Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Graduasi Mandiri 1.000 KPM-PKH di Batang, Sabtu (18/4/2026). ANTARA/Kutnadi

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah menginformasikan bahwa sekitar seribu dari 32 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan graduasi mandiri, karena mereka menyatakan diri sudah mampu.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang Wilopo di Batang, Sabtu, mengatakan bahwa graduasi ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam memberdayakan KPM melalui berbagai intervensi, seperti program pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, serta edukasi keuangan dan usaha.

"Mereka sadar mengundurkan diri sebagai peserta KPM PKH, karena memandang masih banyak warga lain yang perlu mendapatkan bantuan sosial," katanya.

Ia mengatakan PKH merupakan bantuan bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan kategori tertentu, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan warga lanjut usia.

"Oleh karena itu, dengan adanya graduasi ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat naik kelas dari penerima bansos menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi," katanya.

Menurut dia, berakhirnya kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan ini menjadi indikator keberhasilan program itu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengubah pola pikir masyarakat.

"Program Keluarga Harapan bukan sekadar bantuan tunai, tetapi upaya strategi memutus rantai kemiskinan. Graduasi ini bukti masyarakat sudah berdaya dan mandiri," katanya.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tofani Dwi Ariyanto berharap ke depan warga yang melakukan graduasi mandiri Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) bisa terus bertambah.

"Kami berharap bantuan pemberdayaan untuk warga, baik dari pemerintah daerah maupun DPRD benar-benar diterima oleh masyarakat yang wajib sebagai penerima PKH. Kami berharap bantuan pemberdayaan ini bisa tepat sasaran," katanya.