Banyumas jadi proyek percontohan digitalisasi bansos nasional

Jumat, 17 April 2026 15:40 WIB

Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti dalam rapat koordinasi terkait digitalisasi bantuan sosial di Ruang Joko Kahiman, kompleks Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (17/4/2026). ANTARA/HO-Pemkab Banyumas

Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah merupakan satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional melalui sistem berbasis aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).

“Pemerintah Kabupaten Banyumas mendukung program digitalisasi, mengingat digitalisasi bantuan sosial ini selaras dengan program trilas, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti dalam rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Joko Kahiman, Kompleks Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat.

Digitalisasi bansos tersebut memanfaatkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta verifikasi biometrik guna memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Lebih lanjut, dia mengatakan melalui sistem digital, seluruh proses mulai dari pendataan penerima, verifikasi, hingga distribusi bantuan dapat dipantau secara real time, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan.

Sebagai bentuk kesiapan, Pemkab Banyumas telah melakukan berbagai langkah awal, di antaranya koordinasi dengan perangkat daerah terkait serta pendataan calon agen Perlinsos yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN), perangkat desa dan kelurahan, sumbar daya masyarakat (SDM) program keluarga harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), hingga ketua kelompok PKH.

Menurut dia, berdasarkan hasil pemadanan data agen Perlinsos dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD), dari total 3.740 agen masih terdapat 1.389 yang belum melakukan aktivasi serta 66 nomor induk kependudukan (NIK) yang belum ditemukan.

“Saat ini Dinas Sosial terus berupaya meningkatkan jumlah aktivasi IKD tersebut,” katanya.

Selain itu, kata dia, Pemkab Banyumas juga menugaskan SDM PKH dan TKSK untuk menginformasikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) agar segera melakukan aktivasi IKD sebagai syarat dalam sistem digital tersebut.

Dia menegaskan keberhasilan implementasi digitalisasi bansos tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sistem, tetapi juga sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

“Oleh karena itu, melalui forum koordinasi ini diharapkan terbangun pemahaman yang sama, komitmen yang kuat, serta langkah konkret yang terkoordinasi dalam pelaksanaan uji coba di lapangan,” kata Wabup.

Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setia Budi menekankan pentingnya dukungan kepala daerah dalam mendampingi masyarakat penerima bansos, khususnya yang memiliki keterbatasan akses perangkat digital.

“Pasti banyak penerima bansos yang tidak memiliki telepon genggam atau perangkat yang kompatibel. Oleh karena itu, komitmen kepala daerah dan jajaran sangat dibutuhkan,” katanya.

Ia mengatakan pemanfaatan IKD dalam sistem Perlinsos memberikan sejumlah manfaat, antara lain meningkatkan akurasi verifikasi penerima bansos, mencegah duplikasi identitas, serta memperkuat transparansi dan keamanan penyaluran bantuan melalui teknologi pengenalan wajah (face recognition).

Selain itu, kata dia, IKD juga mempermudah proses administrasi masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan sosial tanpa harus membawa dokumen fisik, sekaligus mempercepat proses verifikasi data penerima bantuan.

Baca juga: Bupati Banyumas targetkan nol kasus kematian terhadap ibu hamil lewat "Gurih Mass"