
Pemkab Blora buka seleksi terbuka empat jabatan kepala OPD

Blora (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, membuka seleksi terbuka untuk pengisian empat posisi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) di lingkungan pemerintah daerah setempat setelah memperoleh izin dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Proses pengisian jabatan memang membutuhkan tahapan. Sebelumnya kami juga sudah melakukan pergeseran pada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), kemudian melanjutkan proses pengisian jabatan eselon II," kata Bupati Blora Arief Rohman di Blora, Kamis.
Ia mengatakan proses pengisian jabatan tersebut dilakukan secara bertahap karena harus melalui sejumlah tahapan administratif, termasuk perizinan dari BKN.
Sedangkan izin dari BKN baru diterima sehari sebelumnya sehingga pemerintah daerah langsung menindaklanjuti dengan pengumuman seleksi terbuka.
Empat jabatan yang akan diisi melalui seleksi terbuka tersebut, meliputi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan, Kepala BPBD, serta Sekretaris DPRD.
Menurut Arief secara keseluruhan terdapat enam jabatan kepala OPD yang saat ini kosong. Namun, dua jabatan lainnya akan diisi pada tahap berikutnya melalui mekanisme rotasi atau mutasi.
"Dua jabatan lainnya akan diisi pada tahap selanjutnya, bisa melalui mutasi atau penempatan pejabat yang dinilai memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi," ujarnya.
Dalam proses seleksi terbuka tersebut, Pemkab Blora melibatkan tim asesmen dari SDM Mabes Polri untuk menilai kompetensi para peserta. Seluruh peserta yang mendaftar akan mengikuti asesmen yang rencananya dilaksanakan di Jakarta.
Berdasarkan pengumuman resmi pemerintah daerah, tahapan seleksi terbuka dimulai dengan pengumuman pada 15–29 April 2026, sementara pendaftaran dan penerimaan berkas dilakukan secara daring melalui portal ASN Karier milik BKN mulai 16–30 April 2026 dengan batas akhir pendaftaran pada 30 April 2026 pukul 23.59 WIB.
Selanjutnya panitia seleksi akan melakukan seleksi administrasi pada 1–2 Mei 2026 dan hasilnya diumumkan pada 4 Mei 2026. Tahapan berikutnya berupa penelusuran rekam jejak peserta pada 5–6 Mei 2026.
Peserta yang lolos akan mengikuti uji kompetensi melalui metode assesment center pada 11–12 Mei 2026, dengan pengumuman hasil asesmen dijadwalkan pada 18 Mei 2026.
Tahap berikutnya adalah penulisan makalah atau uji gagasan pada 20 Mei 2026, kemudian dilanjutkan dengan presentasi, penilaian makalah, dan wawancara pada 23–24 Mei 2026.
Hasil akhir seleksi akan ditetapkan dan disampaikan kepada Bupati Blora selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada 25 Mei 2026, sebelum diajukan permohonan rekomendasi kepada BKN pada 26 Mei hingga 7 Juni 2026.
Pengumuman hasil akhir seleksi terbuka dijadwalkan pada 8 Juni 2026, sementara pelantikan pejabat terpilih direncanakan pada 10 Juni 2026.
Dari hasil asesmen tersebut nantinya akan muncul peringkat peserta. Selanjutnya, nama terbaik untuk setiap jabatan akan mengikuti tahap wawancara oleh tim seleksi.
Sementara tim seleksi terdiri atas sejumlah unsur, antara lain Sekretaris Daerah, pejabat pimpinan tinggi dari daerah lain, serta akademisi dari beberapa perguruan tinggi.
Selain pengisian jabatan eselon II, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan proses pengisian jabatan eselon III dan IV. Namun tahapan tersebut tetap harus melalui persetujuan dari BKN.
Dalam proses penempatan pejabat, bupati juga akan mempertimbangkan masukan dari masing-masing kepala OPD agar pejabat yang ditempatkan dapat bekerja selaras dengan visi pimpinan daerah serta kebutuhan organisasi.
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor:
Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
