BPBD Purbalingga siaga hadapi ancaman kekeringan kemarau 2026

Rabu, 8 April 2026 13:17 WIB

Arsip foto - Petugas BPBD menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. pada musim kemarau tahun 2023. ANTARA/HO-BPBD Purbalingga

Purbalingga (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, siaga menghadapi potensi ancaman kekeringan pada musim kemarau 2026 dengan menyiapkan sejumlah langkah antisipatif sejak dini.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga Revon Haprindiat, di Purbalingga, Rabu, mengatakan berbagai upaya telah dilakukan guna meminimalkan dampak kekeringan yang berpotensi terjadi akibat kemarau panjang seperti yang diprakirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Persiapan yang kami lakukan di antaranya menggelar rapat koordinasi dengan PDAM, PMI, dan Baznas untuk memastikan kesiapan suplai air bersih bagi masyarakat," katanya.

Selain itu, kata dia, BPBD juga menyiapkan surat keputusan (SK) terkait penetapan status kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai dasar percepatan penanganan jika kondisi darurat terjadi.

BPBD juga telah mengajukan penambahan anggaran kepada pemerintah daerah untuk mendukung upaya penanganan dampak kekeringan.

"Kami juga melakukan pengecekan kesiapan armada distribusi air bersih agar dapat segera dikerahkan saat dibutuhkan," katanya.

Terkait wilayah rawan kekeringan, ia mengatakan BPBD berkaca pada data kejadian kemarau ekstrem tahun 2023 yang berdampak luas di wilayah Purbalingga.

Dalam hal ini, berdasarkan data kejadian bencana kekeringan pada musim kemarau 2023, tercatat sebanyak 91 desa/kelurahan di 16 kecamatan terdampak, dengan total bantuan air bersih yang disalurkan mencapai 2.597 tangki atau setara dengan 11.603.000 liter.

Penyaluran bantuan air bersih tersebut dilakukan selama 108 hari dengan mengerahkan tiga unit armada tangki milik BPBD Purbalingga masing-masing berkapasitas 5.000 liter, dibantu satu unit armada tangki berkapasitas 4.000 liter milik PDAM Purbalingga, dan satu unit armada tangki berkapasitas 5.000 liter milik PMI Kabupaten Purbalingga.

"Data tersebut menjadi acuan kami dalam menentukan prioritas penanganan, terutama di wilayah yang selama ini kerap mengalami kesulitan air bersih saat kemarau," katanya menegaskan.

Lebih lanjut, ia mengatakan BPBD juga telah melakukan pemetaan ulang terhadap sumber mata air pascabencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir Januari 2026.

Menurut dia, salah satu sumber mata air yang sempat terdampak, yakni mata air Sikopyah, saat ini sudah dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat meskipun masih dalam tahap pengerjaan permanen.

"Untuk sementara sudah bisa digunakan warga, dan saat ini masih dalam proses perbaikan secara permanen agar lebih optimal," katanya.

Selain kekeringan, kata dia, BPBD Purbalingga juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan hutan lereng Gunung Slamet yang rawan terbakar saat musim kemarau.

Menurut dia, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya karhutla serta pentingnya menjaga lingkungan.

"Kami juga menyiapkan kesiapan teknis dan regulasi sebagai langkah antisipasi jika terjadi kebakaran hutan maupun lahan," katanya.

Revon mengimbau masyarakat agar berperan aktif dalam upaya pencegahan bencana dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta menggunakan air secara bijak selama musim kemarau.

Baca juga: Menjaga lumbung pangan tetap produktif di tengah ancaman El Nino