DPRD Kota Semarang mendorong percepatan SPPG penuhi SLHS

Rabu, 8 April 2026 08:39 WIB

Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Mualim. ANTARA/Zuhdiar Laeis

Semarang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mendorong percepatan pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menangani program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Hampir semua SPBG ini sudah menerima sertifikat SLHS. Hanya kurang 10 SPPG yang belum mendapatkan atau menerima SLHS," kata Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Mualim di Semarang, Selasa.

Menurut dia, percepatan pemenuhan sertifikat yang dikeluarkan Dinas Kesehatan kabupaten/kota itu penting dilakukan untuk menjamin keberlangsungan program MBG, tetapi harus tetap sesuai aturan.

"Kami dorong bagaimana biar percepatan ini, begini cepat jalan, tetapi tidak boleh meninggalkan aturan-aturan yang ada," katanya.

Hingga saat ini, 146 SPPG beroperasi untuk memenuhi program MBG di Kota Semarang, sedangkan total kebutuhan secara ideal 232 SPPG.

Ia juga meminta Dinkes untuk selektif dalam mengeluarkan SLHS sehingga seluruh standar minimal yang harus dipenuhi SPPG terjamin.

"Kalau memang belum memenuhi standar, ya jangan dikeluarkan. Kemudian, kami juga minta kepada SPPG, yang sudah dikasih batas waktu sekian bulan atau berapa untuk mendapatkan SLHS," katanya.

Jika sampai tenggat waktu yang diberikan belum juga memenuhi syarat untuk mendapatkan SLHS, kata dia, diperjelas sanksinya sehingga bisa dilakukan upaya perbaikan terhadap SPPG yang bersangkutan.

Ia juga meminta koordinator wilayah SPPG berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk instalasi pengolahan air limbah (ipal).

"Bagaimana kaitannya dengan sampah, kemudian ipalnya, bagaimana bisa memenuhi standar dan limbah-limbahnya itu tidak mencemari lingkungan dan tidak ada komplain dari masyarakat," katanya.

Selain itu, Mualim berharap, adanya koordinasi dalam pengaturan pembagian penerima manfaat agar tidak ada kecemburuan antar-SPPG karena jumlah kuota penerima manfaat.

"Contohnya SPBG A kok bisa memberikan layanan penerima manfaat 2.000? kok ini cuman 1.000, ini 2.500. ini saya minta untuk dikoordinir, dirembuk yang baik, biar nanti semuanya itu bisa berjalan dan sesuai," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan mengatakan sejauh ini sekolah, mulai jenjang PAUD, TK, dan SD telah mendapatkan layanan MBG secara baik.

"Sejauh ini kalau yang di bawah naungan Disdik Kota Semarang, baik itu jenjang PAUD, SD, maupun SMP, semua dapat berjalan dengan lancar dan siswa juga menerima manfaatnya dengan baik," katanya.

Baca juga: Kepala BGN: Motor untuk kepala SPPG belum dibagikan secara resmi