Pemkot Semarang: Efisiensi WFH tidak akan mengorbankan pelayanan

Kamis, 2 April 2026 08:32 WIB

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti. ANTARA/Zuhdiar Laeis

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang memastikan bahwa rencana penerapan sistem bekerja dari rumah (work from home/WFH) sebagai langkah efisiensi energi tidak akan mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Pelayanan harus tetap terjaga. Masyarakat harus tetap terlayani dengan baik, tidak boleh ada yang macet," kata Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di Semarang, Rabu.

Menurut dia, pemkot akan mencari formula atau pola kerja untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Kebijakan penerapan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri per 1 April 2026 akan mulai diterapkan dengan penyesuaian.

Dia mengatakan bahwa Pemkot Semarang akan melakukan penyesuaian atas surat edaran yang dikeluarkan pemerintah pusat soal WFH ASN tersebut untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM).

"Ini sebenarnya tata cara untuk melakukan penghematan terhadap penggunaan BBM. Jadi, outcome-nya ketika kita mengurangi kegiatan di kantor adalah pengurangan BBM," katanya.

Meski WFH bagi ASN akan diterapkan, pihaknya akan segera merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta sistem pengawasan WFH nantinya.

"Ini harus ada pola sistem tertentu yang kita putuskan cepat. Wali kota tidak bisa mengawasi sendiri, inspektorat juga tidak bisa mengawasi sendiri," katanya.

Kebijakan WFH nantinya tidak akan diterapkan kepada semua ASN sebab ada sejumlah unit layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus tetap beroperasi secara penuh, seperti layanan di rumah sakit dan perizinan.

"Ada beberapa yang memang tidak boleh WFH, di antaranya rumah sakit, kemudian layanan perizinan dan sebagainya. Harus tetap ada yang dibuka supaya roda pemerintahan tetap berputar di hari Jumat," katanya.

Disinggung soal besaran penghematan BBM yang akan ditargetkan dengan penerapan WFH, Agustina mengatakan nantinya setiap organisasi perangkat daerah akan diminta untuk melaporkan perkiraan efisiensi yang bisa dicapai.

"Masing-masing dinas akan melaporkan perkiraan penghematannya sampai seberapa. Nanti di proses perubahan anggaran akan ditetapkan pengurangannya," katanya.

Baca juga: Bupati Banyumas: WFH ASN tidak bisa diterapkan secara penuh demi layanan publik