Pemkab Kudus siap ikuti instruksi Presiden lakukan penghematan

Selasa, 31 Maret 2026 14:24 WIB

Bupati Kudus Sam'ani Intakoris naik sepeda onthel saat berangkat ke kantor bersama jajaran. Hal itu, menjadi contoh jajarannya untuk mulai membiasakan hidup hemat, terutama dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM) menggunakan moda alternatif yang murah. (ANTARA/HO. Humas Pemkab Kudus.)

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, menyatakan kesiapan untuk mengikuti instruksi Presiden RI dalam melakukan penghematan anggaran maupun penggunaan BBM, termasuk mendorong aparatur sipil negara (ASN) menerapkan gaya hidup hemat dalam aktivitas sehari-hari.

"Salah satu langkah yang didorong untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) maupun budaya hidup hemat, yakni penggunaan moda transportasi yang lebih efisien oleh ASN saat berangkat ke kantor. ASN yang rumahnya dekat dengan tempat kerja, sebaiknya menggunakan sepeda onthel sehingga bisa membantu penghematan penggunaan BBM," kata Bupati Kudus Sam'ani Intakoris ditemui usai menghadiri Rapat Akhir Tahunan (RAT) Koperasi Muria Kudus Sejahtera di Lantai IV Gedung Setda Kudus, Selasa.

Selain bersepeda, kata dia, ASN juga diimbau untuk berjalan kaki atau memanfaatkan angkutan umum apabila jarak tempat tinggal memungkinkan. Upaya tersebut menjadi bagian dari gerakan penghematan yang tengah disusun Pemkab Kudus.

Selain dapat mengurangi konsumsi BBM, kata dia, alternatif transportasi harian tersebut juga bisa menekan biaya transportasi pribadi, serta mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.

Ia menyebutkan pemerintah daerah menargetkan adanya indikator penghematan sebesar 20–25 persen, terutama dari sektor perjalanan dinas, konsumsi BBM, serta penggunaan energi lainnya.

Tidak hanya itu, ASN juga diminta lebih disiplin dalam penggunaan energi di lingkungan kerja, seperti memastikan pendingin ruangan (AC) dan lampu dimatikan saat tidak digunakan.

Terkait kemungkinan penerapan bekerja dari rumah (WFH/work from home), kata dia, Pemkab Kudus menyatakan akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Namun demikian, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.

"WFH nanti kita ikuti, tetapi semangatnya jangan sampai menelantarkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pelayanan harus tetap prima, tepat, dan berkualitas," ujarnya.

Dalam upaya efisiensi anggaran, Pemkab Kudus juga akan mengurangi perjalanan dinas yang tidak mendesak. Kegiatan dinas yang tidak terlalu penting diharapkan dapat dilakukan secara daring.

Pemkab Kudus juga membuka peluang penggunaan kendaraan listrik untuk operasional dinas ke depan, sejalan dengan arahan Presiden untuk mendorong penggunaan energi ramah lingkungan.

Di sisi lain, Kudus dinilai memiliki potensi dalam pengembangan kendaraan listrik, mengingat keberadaan industri lokal yang memproduksi sepeda motor dan mobil listrik.

"Kita gerakkan produk anak bangsa, produk dalam negeri. Kita bangga ada industri lokal yang sudah memproduksi kendaraan listrik," ujarnya.