Pemkot Semarang menunggu arahan Mendagri soal WFA

Selasa, 31 Maret 2026 08:36 WIB

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang Joko Hartono. ANTARA/Zuhdiar Laeis

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rencana penerapan kebijakan WFA (work from anywhere) seiring efisiensi energi.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang Joko Hartono, di Semarang, Senin, mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan WFA.

Namun, kata dia, tentunya dengan tetap mempertimbangkan karakteristik pekerjaan aparatur sipil negara (ASN) di daerah yang sebagian besar membutuhkan kehadiran fisik.

"Kami ikuti nanti yang diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Karena kami menginduknya di Kementerian Dalam Negeri," katanya.

Hal tersebut disampaikannya, usai kegiatan Apel Pagi Terpusat dan Halal Bihalal Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah di halaman Balai Kota Semarang.

Ia menjelaskan bahwa rencana penerapan WFA bagi ASN akan dilakukan secara selektif dan tetap mengutamakan pelayanan langsung kepada masyarakat.

"Yang jelas di pemerintah daerah itu kita adalah pelayan masyarakat garda terdepan. Yang jenis-jenis pekerjaannya, jenis-jenis layanannya itu menuntut kehadiran fisik," katanya.

Menurut dia, tidak semua jenis pekerjaan dapat dilaksanakan dari jarak jauh atau secara WFA sehingga pihaknya akan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

"Yang jelas untuk jenis-jenis pekerjaan yang membutuhkan kehadiran secara fisik, tetap kita akan hadir secara fisik," katanya.

Selama masa libur Lebaran, kata dia, ASN di Kota Semarang telah diberikan kesempatan untuk menerapkan skema WFA secara terbatas

Namun demikian, mayoritas ASN tetap masuk kerja karena tuntutan pelayanan publik yang tidak bisa ditinggalkan.

Ia menyebutkan bahwa seluruh ASN per 30 Maret 2026 telah diwajibkan kembali bekerja secara fisik di kantor dan kehadirannya dipantau secara ketat.

Selain itu, Pemkot Semarang juga memastikan bahwa disiplin ASN tetap menjadi perhatian utama.

Pengawasan kehadiran dilakukan secara langsung, termasuk melalui inspeksi mendadak (sidak) guna menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Lebih lanjut, ia kembali menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap rencana penerapan WFA.

Joko menegaskan komitmen Pemkot Semarang untuk menjaga kualitas layanan, khususnya pada sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca juga: Gubernur Jateng rencanakan gerakan ASN bersepeda ke kantor