Magelang (ANTARA) - Wali Kota Magelang menegaskan pentingnya pengawasan untuk memastikan berbagai kebijakan pemerintahan berpihak kepada kepentingan publik.
“Pengawasan bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi menjadi kompas agar kita tidak keluar dari arah pembangunan yang telah ditetapkan," katanya dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang diterima di Magelang, Rabu.
Ia mengatakan hal itu saat membuka kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) dengan tema “Pengawasan Proaktif dan Berbasis Kinerja untuk Mengawal Akuntabilitas dan Keberhasilan Program Strategis Daerah”, diselenggarakan Inspektorat Daerah Kota Magelang di Pendopo Pengabdian Rumah Dinas Wali Kota Magelang, Selasa (25/11).
Dalam kegiatan diikuti 217 peserta berasal dari berbagai unsur perangkat daerah, camat, lurah, pimpinan sekolah, dan puskesmas itu, narasumber Kepala Perwakilan BPKP DIY Dessy Adin, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Ratna Luhung, dan Analis Pemberantasan TPK PIC Korsup KPK Wilayah Jawa Tengah Alfi Rachman Waluyo.
Ia menyebut semakin baik pengawasan maka semakin tinggi akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kota Magelang.
Peran strategis aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), kata dia, saat ini tak lagi sekadar memeriksa hasil pekerjaan, akan tetapi menjadi mitra konsultasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.
“APIP bukan pengawas yang menakutkan, tetapi mitra yang memastikan kita bekerja tepat, efisien, dan selaras dengan tujuan pembangunan,” katanya.
Ia mengingatkan jajarannya bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, akan tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
Ia juga berharap Larwasda melahirkan komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kinerja, serta menjaga integritas sebagai fondasi pembangunan daerah.
Inspektur Daerah Kota Magelang Larsita mengatakan hingga 31 Oktober 2025, pihaknya melaksanakan 190 kegiatan pengawasan, meliputi audit (28 kegiatan), review (73), evaluasi (41), monitoring (8), dan pengawasan lainnya (40).
Kegiatan pengawasan sepanjang 2025 difokuskan memastikan seluruh perangkat daerah bekerja berbasis kinerja dan mengutamakan hasil pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Ia mengatakan tujuan utama pengawasan APIP memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
"Selain itu, kami ingin membangun komitmen kolektif terhadap integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” kata dia.
Ia juga mengatakan bahwa upaya pengawasan dan pencegahan korupsi di jajaran Pemerintah Kota Magelang mendapat pengakuan nasional, berupa Penghargaan Anggaraksa Dharma sebagai Inspektur Berkinerja Terbaik Tahun 2025 dari Menteri Dalam Negeri.
