Kudus (ANTARA) - Keberadaan gedung lembaga kemasyarakatan desa (LKD) harus dimanfaatkan secara optimal untuk perkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi kemajuan pembangunan di desa, kata Bupati Kudus Sam'ani Intakoris.
Saat peresmian gedung LKD di Desa Bulung Kulon, Kecamatan Jekulo, Kudus, Rabu, Bupati mengatakan bahwa gedung tersebut bukan hanya simbol fisik, melainkan juga wadah bagi seluruh elemen desa untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan mengambil keputusan demi kemajuan desa.
Bangunan LKD, kata dia, juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) desa, karang taruna, gedung arsip perpustakaan, dan tim desa tangguh bencana (destana).
Karena lokasinya berdekatan dengan balai desa, kata Sam'ani, bisa memudahkan untuk berkoordinasi dengan kepala desa.
"Berbagai kegiatan dari PKK, destana, dan lain sebagainya juga bisa dilaksanakan di gedung LKD," imbuhnya.
Selain itu, Bupati juga meminta agar Koperasi Desa Merah Putih segera dibentuk melalui musyawarah desa khusus sehingga bantuan dari pusat maupun sembako dapat disalurkan melalui koperasi.
Dikatakan pula bahwa BUMDes yang ada bisa dikolaborasikan dengan Koperasi Desa Merah Putih.
"Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih perlu dijadwalkan segera. Mohon segera dibentuk melalui musyawarah desa khusus," kata Sam'ani.
Sementara itu, Kepala Desa Bulung Kulon Ruslan menyebut inisiasi gedung LKD bermula karena musyawarah sering dilakukan di kantornya.
Untuk memberikan ruang kegiatan dan diskusi yang lebih memadai, kata dia, dibangunlah gedung LKD.
"Saya menginisiasi gedung LKD karena rapat dan diskusi sering dilakukan di kantor kami. Biar lebih leluasa bermusyawarah maka ada gedung tersendiri," ujarnya.
Gedung tersebut dibangun dengan dana desa. Pembangunan gedung seluas 12 x 18 meter persegi itu menelan biaya Rp860 juta.
Baca juga: Pemkab Kudus usulkan penambahan empat kolam retensi atasi banjir
