Solo (ANTARA) - Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka menyebut ada stimulus kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB).
"Naiknya tinggi, stimulusnya tinggi juga. Kalau pengen ada 'request' (permintaan) pengurangan, diskon, bisa," katanya di Solo, Minggu.
Ia mengatakan kenaikan besaran PBB wajar karena Solo merupakan kotamadya. Selain itu, pembangunan infrastruktur secara besar-besaran sudah dilakukan sejak beberapa waktu terakhir.
"Solo ini sudah kota lho ya, sudah berkembang banget. Nilai tanahnya ya pasti naik," katanya.
Apalagi, dikatakannya, rumah-rumah yang berada di dekat tempat-tempat wisata dan beberapa kawasan bisnis.
"Yang rumahnya sekitar museum, Pedaringan, sekitar Technopark, Waterpark, sekitar Solo Safari," katanya.
Ia mengatakan kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) untuk mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surakarta. Pada 2023 ini target PAD Kota Surakarta naik sebesar Rp80 miliar dibandingkan tahun lalu menjadi Rp820 miliar.
Sementara itu, terkait dengan kenaikan PBB tersebut banyak warga yang menyampaikan keluhan ke Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS), salah satunya Siti Rahayu. Warga Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, ini menyampaikan nilai pajak tanah terlalu tinggi sehingga tidak sesuai jika dibandingkan dengan penghasilannya per bulan.
"Mas Gibran saya tinggal di rumah penirang tua (peninggalan orang tua) serasa ngontrak. Nilai pajak yang terlalu besar dibanding penghasilan saya dan kebutuhan saya. Sebelumnya 1th sekitar Rp5.600.000 sekarang Rp14.200.000. Saya dengan penghasilan kotor Rp3 juta, opo ya mampu?," tulisnya.
Warga lain Ginanjar juga menyayangkan kenaikan PBB dilakukan tanpa diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat.
"Mas Wali, ini saya cek PBB 2023 rumah saya naik drastis dari Rp600 rb jadi Rp1 juta. Saya cek lewat aplikasi Solo Destination, naiknya tinggi sekali, dan tanpa ada sosialisasi," tulis warga Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan ini.
Berita Terkait
Wali Kota Semarang minta OPD intensif pantau harga komoditas
Kamis, 7 Maret 2024 8:41 Wib
Pemkab Batang buat gerakan pangan cegah kenaikan harga
Kamis, 29 Februari 2024 16:25 Wib
Kendalikan kenaikan harga, Pemkab Banyumas siapkan subsidi
Kamis, 29 Februari 2024 8:17 Wib
Ralat- Batang siapkan 829,39 ton beras cegah kenaikan harga pangan
Senin, 26 Februari 2024 19:13 Wib
Pemkab Batang siapkan 829,36 ton beras cegah kenaikan harga pangan
Senin, 26 Februari 2024 15:51 Wib
Dinperindag Purbalingga siapkan pasar murah atasi kenaikan harga beras
Jumat, 23 Februari 2024 13:23 Wib
BMKG: Waspadai kenaikan suhu udara akibat gerak semu matahari
Kamis, 22 Februari 2024 15:52 Wib
Pemkab Cilacap lakukan sejumlah upaya atasi kenaikan harga beras
Selasa, 20 Februari 2024 14:27 Wib