Temanggung, Jateng (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, meminta Dinas Sosial setempat turun ke masyarakat untuk melakukan pengecekan usulan penerima bantuan sosial.
Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Siti Margo Lestari di Temanggung, Rabu, mengatakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana kegiatan bansos agar ikut mengecek terhadap usulan masyarakat yang telah disampaikan dari desa.
"Sudah sesuaikah dengan nama-nama yang berhak untuk mendapatkan bantuan terhadap masyarakat miskin," katanya.
Ia mengatakan sistem online dari desa ke dinas dan diteruskan ke pusat, mestinya langsung bisa tercatat, tetapi ternyata data masih saja seperti di tahun 2011, tidak ada perubahan.
"Bahkan orang yang sudah meninggal masih mendapatkan bantuan, apakah dinas sudah benar- benar melakukan pengecekan," kata politisi Partai Hanura ini.
Sekretaris Partai Gerindra Indah Cahyani menuturkan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak akibat pengurangan subsidi BBM, pemerintah memberikan program bantuan Dampak kenaikan BBM tersebut antara lain berupa bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), dan bantuan angkutan umum.
Baca juga: Batang alokasikan bansos Rp3,9 miliar untuk warga terdampak BBM
Namun, katanya, setiap ada bantuan dari pemerintah selalu terulang dengan permasalahan update data, hal ini yang menjadi sasaran utama pelampiasan ketidakpuasan masyarakat adalah para Ketua RT dan Ketua RW di masing-masing desa, padahal mereka tidak tahu dari mana data itu muncul.
"Yang terjadi di lapangan adalah banyaknya penerima ganda dari beberapa program seperti penerima PKH dan BNPT juga masih menerima BLT, sedangkan masyarakat dengan kondisi di bawahnya banyak yang tidak menerima bantuan apa pun," katanya.
Ia meminta agar data terpadu kesejahteraan sosial di-update dengan melihat kondisi di lapangan.
"Pemerintah harus melakukan pendataan kembali, karena kondisi ekonomi masyarakat selalu berubah, yang dulu masih menerima bantuan bisa jadi saat ini kondisi ekonominya sudah membaik, begitu pula sebaliknya, inilah perlunya pengecekan data langsung ke masyarakat," katanya.
Bupati Temanggung M Al Khadziq mengatakan validasi data dan alokasi APBD untuk mendanai BLT BBM, alokasi penganggaran dalam APBD tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 134/PMK.07 Tahun 2022 dan validasi data calon penerima dilaksanakan dengan menyinkronkan data perencanaan/usulan dengan data DTKS, DKD, dan bansos sebelumnya dengan melibatkan berbagai pihak dan SKPD terkait.
Ia menyampaikan terkait dengan update data terpadu kesejahteraan sosial, dilaksanakan sesuai dengan instruksi dari Kementerian Sosial.
Baca juga: Pemkot Surakarta mulai mendata calon penerima bansos UMKM
Baca juga: Ganjar : Mahasiswa ikut awasi penyaluran bansos di Jateng
Berita Terkait
Wakil Ketua DPRD Jateng meninggal dunia diduga DBD
Senin, 15 April 2024 20:56 Wib
Ketua DPRD Jateng apresiasi TNI-Polri amankan mudik
Rabu, 3 April 2024 9:25 Wib
Pilkada Jateng, Gerindra harus koalisi meski perolehan kursi di DPRD
Senin, 11 Maret 2024 21:15 Wib
DPRD Semarang pastikan kinerja legislatif tak terganggu usai pemilu
Sabtu, 9 Maret 2024 8:03 Wib
PSI ungguli partai senior di Semarang, KPU tunggu arahan pusat
Kamis, 7 Maret 2024 5:24 Wib
Masyarakat aksi di depan DPRD Surakarta dukung "Pemilu Adem No Curang"
Jumat, 1 Maret 2024 18:03 Wib
Ketua DPRD Jateng kumpulkan puluhan dalang di Karanganyar
Kamis, 1 Februari 2024 15:29 Wib
Wali kota : Eksekutif-legislatif harus selaras mengemban aspirasi warga
Rabu, 31 Januari 2024 9:59 Wib