Wonosobo (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan pensiun dini terhadap PLTU berbahan bakar batu bara harus didesain dengan sangat rapi serta melalui hitungan-hitungan yang benar.
"Saat ini, pembangkit-pembangkit tersebut tentu punya kontrak kerja yang tetap harus dihormati," kata Nazara di sela kunjungannya ke sejumlah PLTP yang dikelola PT Geo Dipa Energi di kawasan Dieng di perbatasan Wonosobo-Banjarnegara, Jawa Tengah, Sabtu.
Menurut dia, perlu ada kompensasi terhadap kontrak-kontrak kerja itu jika nantinya PLTU berhenti beroperasi.
"Sisa kontraknya berapa? Kompensasinya berapa?" tambahnya.
Setelah itu, lanjut dia, para investor tersebut akan ditawari untuk ikut membangun pembangkit energi baru terbarukan.
Pada tahap awal sebelum dilakukan penutupan PLTU, kata dia, akan dilakukan mekanisme transisi energi.
"Dilakukan pemetaan pembangkit listrik. PLTU mana saja yang akan ditutup duluan," tambahnya.
Baca juga: Menteri ESDM: PLTU baru tak lagi jadi opsi
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang sudah disusun pemerintah, lanjut dia, sudah mengatur tahun berapa pembangkit yang akan ditutup serta jumlahnya.
Berbagai proyek yang disiapkan PT Geo Dipa Energi, menurut dia, merupakan salah satu persiapan yang dilakukan pemerintah dalam penyediaan energi ramah lingkungan.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah memiliki target ambisius untuk memensiunkan PLTU batu bara dengan kapasitas 9,2 Giga Watt (GW) sebelum 2030.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menekan emisi gas karbon sebesar 29 persen oleh Pemerintah Indonesia dan 41 persen dengan bantuan internasional.
Berita Terkait
Wamenkeu: Kecukupan alokasi subsidi BBM masih dihitung
Rabu, 24 Agustus 2022 15:30 Wib
BLU PIP perluas penyaluran pinjaman sektor pertanian
Sabtu, 13 November 2021 19:59 Wib
Wakil Menteri Keuangan cek operasional PLTP di dataran tinggi Dieng
Sabtu, 13 November 2021 13:13 Wib
Wamenkeu minta Geo Dipa bermanfaat bagi warga sekitarnya
Sabtu, 13 November 2021 5:22 Wib
Wamenkeu: Anggaran impor vaksin COVID-19 capai Rp47 triliun
Sabtu, 28 Agustus 2021 12:01 Wib
Sosialisasikan Dana Desa, Wamenkeu Minta Dimanfaatkan Optimal
Selasa, 22 Desember 2015 16:33 Wib
KPK Periksa Wamenkeu dan Sekjen Terkait Hambalang
Rabu, 19 Desember 2012 12:56 Wib
Wamenkeu Dimintai Keterangan KPK Soal Hambalang
Kamis, 12 Juli 2012 11:01 Wib