"Kebetulan dalam rapat bersama Presiden Jokowi belum lama ini, saya memang mengusulkan penambahan setidaknya 9.000 orang PLKB, karena selama ini per tahun hanya 400 sampai 800 orang," kata Hasto di Wonosobo, Senin.
Ia menyampaikan hal tersebut saat bertemu dengan para penyuluh KB dan jajaran karyawan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB PPPA) Kabupaten Wonosobo.
Hasto menyampaikan dari hasil koordinasi dengan Menteri PAN RB Tjahyo Kumolo usulannya disambut positif meskipun akhirnya baru bisa disetujui sebanyak 4.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dan 300 PNS.
Ia menuturkan dengan sebanyak 4.300 PLKB untuk memenuhi kebutuhan 514 kabupaten/kota se-Indonesia maka pihaknya berasumsi Wonosobo akan mendapat tambahan sekitar 8-10 PLKB pada tahun depan.
"Meskipun belum bisa maksimal, tambahan ini saya berharap dapat dioptimalkan peran dan fungsinya untuk mendukung program percepatan keluarga berencana maupun penanggulangan stunting," katanya.
Ia optimistis dengan dukungan Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Wonosobo yang juga merupakan Ketua TP PKK maka program-program yang tengah digalakkan akan lebih mudah mencapai tujuan.
Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Wonosobo Dyah Retno mengaku sangat bersyukur karena tambahan PLKB memang sudah menjadi kebutuhan mendesak.
"Ini angin segar, karena disampaikan langsung oleh Kepala BKKBN yang tentu jelas dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tentu kami syukuri," katanya.
Kemampuan para penyuluh, dibantu para kader PPKBD disebut Dyah saat ini bahkan sangat bermanfaat untuk mendukung program percepatan vaksinasi COVID-19 yang oleh Bupati ditarget dapat mencapai 50 persen pada akhir November 2021.
Dyah menyampaikan untuk program penanganan stunting pihaknya berupaya menambah tenaga PLKB karena pada tahun depan ada 18 desa di Kabupaten Wonosobo yang menjadi lokus stunting dan harus dituntaskan.