Solo (ANTARA) - Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia meminta Pemerintah Kota Surakarta memprioritaskan vaksin untuk penyandang disabilitas.
"Agenda kali ini adalah vaksinasi disabilitas untuk diprioritaskan. Setelah itu pemulihan kesehatan untuk bangkit ekonomi," katanya di sela kunjungan di Balai Kota Surakarta, Kamis.
Ia mengatakan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 ada lebih dari 30 juta jiwa penyandang disabilitas di seluruh Indonesia, sedangkan di Jawa Tengah ada lebih dari 4 juta jiwa.
Baca juga: 480 ribu warga Kota Semarang sudah divaksin
"Artinya ini cukup banyak dan merupakan populasi yang sangat besar. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait disabilitas," katanya.
Bahkan, dikatakannya, di sepanjang tahun 2019-2020 Presiden telah mengesahkan sebanyak tujuh Peraturan Pemerintah dan mengeluarkan Peraturan Presiden yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
"Terkait hal ini, harapannya penyandang disabilitas ini dapat dirangkul oleh pemerintah daerah. Bapak Presiden memberi arahan bahwa kebijakan yang sudah disahkan Presiden agar bisa diimplementasikan sesuai, tepat sasaran, dan manfaatnya bisa diterima dengan baik," katanya.
Sementara itu, dikatakannya, berdasarkan arahan dari Kementerian Kesehatan terkait vaksinasi nasional untuk penyandang disabilitas ini tergantung dari otonomi kepala daerah masing-masing. Menurut dia, vaksinasi untuk kelompok tersebut sudah dimulai sejak 2 Juni 2021.
"Diharapkan bisa diteruskan di daerah melalui kepala daerah untuk memprioritaskan penyandang disabilitas. Kalau targetnya Kementerian Kesehatan merencanakan sebanyak 562.242 disabilitas yang dapat divaksin. Ini dapat dilayani di seluruh fasilitas kesehatan, tidak terbatas alamat domisili KTP," katanya.
Selain itu, ia juga berharap agar kepala daerah bisa menyesuaikan kebutuhan vaksin untuk penyandang disabilitas sesuai dengan ragam disabilitasnya.
"Ada lima ragam, yaitu sensorik, motorik, intelektual, mental, dan ganda, ini memiliki kebutuhan masing-masing. Seperti mental, intelektual, dan ganda sebelum divaksin diharapkan bisa berkoordinasi dengan tenaga kesehatan apakah boleh divaksin. Dalam hal ini harapannya pemda bisa memenuhi kebutuhan vaksinasi sesuai dengan ragam disabilitasnya," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan selama ini Kota Solo sangat terbuka untuk penyandang disabilitas.
"Saya jelaskan ke mbak Angkie yang sudah kami lakukan di Solo. Solo dulu pernah jadi tuan rumah Paragame 2011 yang diikuti 11 Negara. Selain itu, layanan disabilitas di Solo juga sudah cukup lengkap, ada Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) 'Prof Dr Soeharso' Surakarta, NPC (National Paralympic Committee). Jadi nanti kalau ada kekurangan dibantu mbak Angkie," katanya.
Baca juga: Vaksin COVID-19 Sinovac diakui WHO, Eric Thohir apresiasi
Baca juga: Vaksin Merah Putih disebutkan siap digunakan awal 2022
Berita Terkait
Dini sebut menteri tak perlu izin presiden untuk penuhi panggilan MK
Selasa, 2 April 2024 9:49 Wib
Pemkab Batang siapkan formasi guru dan staf administrasi PPPK
Minggu, 31 Maret 2024 18:44 Wib
Kasad resmikan program peningkatan kesejahteraan desa di Banyumas
Selasa, 27 Februari 2024 12:56 Wib
Staf Ahli Menkominfo ingatkan pentingnya keadaban komunikasi
Sabtu, 24 Februari 2024 21:23 Wib
Rekanan Akpol Semarang setor fee ke oknum staf satker
Rabu, 7 Februari 2024 20:54 Wib
Staf Khusus Mendagri dikukuhkan jadi guru besar Unissula
Rabu, 7 Februari 2024 16:54 Wib
Dukung disabilitas, staf dan manajemen XL Axiata mengajar di SLB
Senin, 4 Desember 2023 18:42 Wib
11 Staf UNRWA di Jalur Gaza tewas akibat serangan Israel
Kamis, 12 Oktober 2023 9:30 Wib