Cilacap (ANTARA) - Sosok yang akan mengisi jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) diharapkan memahami permasalahan yang dihadapi nelayan, kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Cilacap Sarjono.
"Sekalipun ada hak prerogatif dari Presiden, harapan kami dari HNSI Cilacap untuk mencari calon menteri itu betul-betul (sosok) yang profesional," katanya di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu.
Dalam hal ini, kata dia, sosok yang layak menjadi Menteri KP harus memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya, sehingga tidak asal pilih.
Baca juga: Edhy Prabowo ditangkap KPK, Gerindra lapor ke Prabowo
Selain profesional, lanjut dia, calon menteri tersebut merupakan sosok yang tahu persis permasalahan nelayan.
"Kami tidak mempermasalahkan calon tersebut berasal dari kalangan profesional ataukah dari partai politik, yang penting dia benar-benar memahami permasalahan yang selama ini dihadapi nelayan,. Yang penting bisa menjalankan roda pemerintahan khususnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan serta betul-betul pro terhadap nelayan," katanya menegaskan.
Sarjono mengharapkan menteri baru tersebut tidak mengeluarkan peraturan-peraturan baru yang justru menjadikan masalah bagi nelayan.
Menurut dia, tidak akan jadi masalah jika peraturan menteri yang baru itu berpihak kepada nelayan.
"Jika pro-nelayan sih bagus-bagus saja, tapi kalau peraturan itu tidak menyelesaikan permasalahan, nanti malah jadi blunder," katanya.
Ia mengatakan salah satu kesulitan yang dihadapi nelayan selama ini berkaitan dengan pengurusan dokumen kapal yang masih terkesan dipersulit.
Dengan demikian, kata dia, Menteri KP yang baru dapat menyederhanakan proses pengurusan dokumen kapal agar nelayan lebih terbantu.
"Kalau terlalu banyak seperti sekarang ini, nelayan akhirnya kesulitan saat melaut. Nelayan sebenarnya mau patuh dan taat terhadap hukum, tapi untuk bisa patuh dan taat itu yang sulit dilakukan, sehingga harus betul-betul bisa diselesaikan," katanya.
Ia mengatakan jika permasalahan dokumen bisa diselesaikan atau dipermudah, dampaknya akan sangat luas terutama dalam meningkatkan perekonomian nelayan dan masyarakat pesisir.
Dia menyakini jika pengurusan dokumen tersebut dipermudah, tidak ada nelayan yang melanggar hukum.
"Selama ini yang dibicarakan adalah nelayan melanggar hukum. Nelayan sebenarnya tidak akan melanggar hukum jika tidak kesulitan dalam mengurus dokumen kapal," katanya.
Baca juga: Istri Menteri KKP Edhy Prabowo turut ditangkap KPK
Berita Terkait
Basarnas: Keberadaan kapal nelayan Kilat Maju Jaya-7 belum diketahui
Selasa, 19 Maret 2024 15:01 Wib
HNSI Cilacap setuju rencana perahu nelayan gunakan energi listrik
Senin, 31 Juli 2023 16:47 Wib
HNSI Pati sesalkan pembakaran kapal cantrang asal Pati dan Rembang
Kamis, 22 Juni 2023 17:35 Wib
Pencarian 11 ABK yang hilang di Samudra Hindia dihentikan
Selasa, 23 Mei 2023 13:44 Wib
Nelayan Cilacap bersiap panen ikan
Rabu, 10 Mei 2023 14:40 Wib
HNSI Cilacap minta aturan PNBP direvisi karena memberatkan nelayan
Kamis, 19 Januari 2023 22:02 Wib
HNSI Cilacap harap kemudahan urus perizinan kapal nelayan
Selasa, 30 Agustus 2022 18:42 Wib
HNSI Batang menggelar Budaya Bahari Pesta Nyadran
Selasa, 16 Agustus 2022 8:02 Wib