KPU Demak diminta jadi pelopor disiplin protokol kesehatan

id Jajaran KPU Demak, diminta menjadi, pelopor protokol kesehatan

KPU Demak diminta jadi pelopor disiplin protokol kesehatan

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Demak Bambang Setya Budi bersama jajarannya. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Demak (ANTARA) - KPU Kabupaten Demak, Jawa Tengah, meminta jajarannya menjadi pelopor disiplin menerapkan protokol kesehatan agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Demak di masa pandemi COVID-19 bisa berjalan lancar.

"Sejak awal, kami memang meminta semua jajaran KPU Kabupaten Demak mulai dari komisioner hingga anggota PPK maupun PPS untuk menjadi pelopor disiplin penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Demak Bambang Setya Budi di Demak, Kamis.

Menurut dia sebagai penyelenggara Pilkada Demak 2020, harus menjadi contoh bagi masyarakat karena nantinya mereka juga akan menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020.

Pada saat pemungutan suara, masyarakat yang memiliki hak pilih selain diminta untuk mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak politiknya juga diminta tetap mematuhi protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak serta menghindari kerumunan.

Harapannya, lanjut dia, ketika jajaran penyelenggara Pilkada Demak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, hingga pelaksanaan pemungutan suara nantinya tidak ada yang reaktif ataupun terpapar.

Setiap kali menggelar rapat koordinasi yang digelar secara daring maupun tatap muka secara terbatas, dia mengaku, selalu mengingatkan untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan.

"Kalaupun ada anggota KPPS maupun PPS yang terpapar, juga sudah diatur di dalam PKPU nomor 13/2020 perubahan kedua atas PKPU nomor 6/2020 terkait pelaksanaan pemilihan di tengah bencana non alam COVID-19," ujarnya.

Di setiap tahapan Pilkada, kata dia, KPU mengatur protokol kesehatan sehingga secara teknis di dalamnya sudah mengatur protokol kesehatan, termasuk dalam penyerahan dokumen dan sebagainya.

Terkait penyelenggara pilkada terpapar, lanjut dia, di ketentuan tersebut sudah mengatur, mereka isolasi mandiri atau melaksanakan ketentuan yang berlaku di dalam aturan lain yang mengatur soal protokol kesehatan.

Ketika ada Petugas Pemungutan Suara (PPS) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang imunnya terganggu, kata dia, akan diminta beristirahat, setelah selesai bisa kembali bekerja di tahapan-tahapan Pilkada. Demikian halnya terhadap kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang rencananya awal Oktober 2020 mulai pengumuman rekrutmen.

Dalam rangka antisipasi situasi pandemi, pendaftarnya juga dibatasi mulai umur 20-50 tahun.

"Kalau terkait dengan PPS yang berkewajiban melakukan pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang sifatnya internal, ketika hanya satu orang tentunya masih bisa kuorum. Jika yang reaktif COVID-19 lebih dari tiga, di dalam ketentuan PKPU untuk mengatasi kuorum dalam rapat bisa diambil alih oleh jajaran di atasnya," ujarnya.

Demikian halnya, kata dia, ketika ada anggota KPU yang berhalangan karena permasalahan serupa, juga bisa diambil alih oleh KPU Provinsi.

Dalam rangka memastikan jajarannya sehat dan tidak ada yang mengalami permasalahan soal imun, maka KPU Demak secara berkala akan menggelar tes cepat (rapid test) COVID-19 terhadap semua jajarannya.

"Sebelum pelaksanaan pencocokan dan penelitian daftar pemilih juga dilakukan tes cepat COVID-19. Demikian halnya, sebelum pemungutan suara juga akan dilakukan hal serupa demi menjaga semua penyelenggara Pilkada Demak tidak ada yang terpapar dengan COVID-19," ujarnya.

Baca juga: KPU larang rapat umum hingga pentas dangdut dalam kampanye Pilkada 2020
Baca juga: KPU batasi pimpinan parpol saat pengundian tata letak duet Hendi-Ita

 
Pewarta :
Editor: Antarajateng
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar