Target penerimaan pajak di Kudus optimistis terpenuhi

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, optimistis bisa memenuhi target penerimaan pajak daerah tahun 2020, menyusul adanya penyesuaian target di tengah pandemi penyakit virus corona (COVID-19).

"Beberapa pos penerimaan pajak daerah memang masih berat untuk bisa mencapai target, namun setelah ada perubahan target dari semua Rp133,42 miliar menjadi Rp106,179 miliar tentunya kami akan berupaya maksimal memenuhinya," kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono di Kudus, Kamis.

Pos penerimaan pajak yang realisasinya dinilai sulit, kata dia, pajak hotel, hiburan serta parkir dan retribusi.

Untuk jasa perhotelan, kata dia, saat ini memang mulai bergeliat dan sudah banyak tamu yang menginap maupun yang memanfaatkan sejumlah fasilitas hotel, namun untuk pendapatan secara umum belum pulih seluruhnya.

Demikian halnya, kata dia, untuk pajak parkir juga demikian, belum normal seperti sebelumnya karena banyak masyarakat yang mengurangi aktivitas di luar rumah menyusul masih masa pandemi.

Meskipun demikian, untuk realisasi penerimaan pajak daerah hingga pertengahan September 2020 setelah ada penyesuaian sudah terealisasi sebesar Rp82,22 miliar atau 78,17 persen.

"Dari pos penerimaan pajak daerah, tercatat mayoritas realisasinya sudah di atas 50 persen, bahkan sudah ada yang melampaui target, seperti pajak reklame realisasinya mencapai 116,7 persen," ujarnya.

Target penerimaan pajak daerah Kabupaten Kudus, berasal dari 11 pos penerimaan pajak daerah.

Kesebelas pos penerimaan pajak tersebut, meliputi pajak hotel sebesar, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

Sementara pajak lainnya, yakni pajak mineral bukan logam batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB, dan bea perolehan hak tanah bangunan.

Terkait dengan adanya perubahan APBD 2020, kata dia, untuk pendapatan asli daerah (PAD) memang ada perubahan sehingga di dalamnya yang terdapat pos pajak daerah tentunya juga akan terjadi hal yang sama.

Akan tetapi, dia mengaku, belum bisa menyebutkan angka pastinya karena masih menunggu risalah Badan Anggaran DPRD Kudus.