Protokol kesehatan harus jadi perilaku keseharian untuk kendalikan COVID-19

id Pengendalian covid 19

Protokol kesehatan harus jadi perilaku keseharian untuk kendalikan COVID-19

Petugas mengambil sampel lendir hidung dan tenggorokan dengan metode tes usap PCR (Polymerase Chain Reaction) ruang layanan Poli COVID di RSUD dr. Iskak, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (7/8/2020). Rumah sakit setempat melayani permintaan rapid test (tes cepat) maupun swab test (tes usap) gratis kepada warganya yang membutuhkan keterangan sehat COVID-19 untuk keperluan pekerjaan, sekolah maupun acara bepergian ke luar kota/luar negeri. ANTARA/Destyan Sujarwoko

Semarang (ANTARA) - Masa transisi seharusnya saat yang tepat untuk memperketat pelaksanaan kebiasaan baru sesuai protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, bukan malah mengabaikannya.

"Tanpa pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat,  sulit untuk bisa mencegah penyebaran COVID-19," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Minggu (9/8), menyikapi peningkatan jumlah positif COVID-19 secara nasional dan DKI Jakarta.

Di DKI Jakarta, misalnya, jelas Lestari, seluruh fasilitas kesehatan memadai sehingga Pemprov DKI Jakarta bisa dengan mudah meningkatkan agresivitas tes untuk mencari warga yang positif COVID-19. 

"Tetapi tanpa kedisiplinan menjalani protokol kesehatan dari warga, agresivitas test COVID-19 yang dilakukan selalu berimplikasi pada bertambahnya jumlah positif COVID-19," ujar Rerie sapaan akrab Lestari.

Menurut Rerie, peta sebaran positif COVID-19 yang dihasilkan dari tes COVID-19 yang agresif juga akan sia-sia dalam pengendalian penyebaran virus, bila warga tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada.

Legislator Partai NasDem itu, berharap peningkatan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta bisa diikuti langkah-langkah kreatif agar masyarakat benar-benar menerapkan protokol kesehatan dalam kesehariannya.
 
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Dok. Pribadi

Menurut Rerie, mekanisme gas dan rem dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19 bisa diterapkan dengan segera. 

Bila penyebaran COVID-19 meningkat dengan tidak terkendali, jelasnya, upaya untuk menekan laju penyebaran atau dianalogikan dengan langkah pengereman harusnya dilakukan.

"Pembatasan sosial di zona yang tingkat penularannya tinggi harus benar-benar dilakukan, bukan hanya sekadar mendapatkan orang yang terpapar COVID-19 dari hasil tes," katanya.

Catatan Satgas COVID-19 menunjukkan pertambahan jumlah positif COVID-19 pekan ini per 8 Agustus 2020 yaitu 686 kasus, padahal pertambahan positif COVID-19 pada 1 Agustus 2020 baru 368 kasus. 

"Jadi dalam sepekan terakhir terjadi pertambahan dua kali lipat jumlah positif COVID-19 di DKI Jakarta," ujarnya.

Dalam beberapa kesempatan, Gubernur DKI Jakarta menyebutkan, pertambahan jumlah positif COVID-19 di wilayahnya lebih karena saat ini pihaknya menerapkan tes COVID-19 yang agresif untuk mencari warga yang terpapar COVID-19. Tujuannya, untuk mengidentifikasi peta penyebaran virus di Ibu Kota.

Tetapi untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 tidak hanya bermodal peta penyebaran yang dihasilkan dari tes COVID-19 yang agresif. Lebih penting dari itu, disiplin warga menjalankan protokol kesehatan dalam kesehariannya.***
Pewarta :
Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar