KPPN dorong satker manfaatkan KKP

Solo (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta mendorong satuan kerja (Satker) memanfaatkan kartu kredit pemerintah (KKP) pada proses pembayaran belanja oleh daerah.

"Dalam pembayaran, selain menggunakan uang tunai juga diharuskan pakai kartu kredit pemerintah. Ini memang hal baru bagi satker," kata Kepala KPPN Surakarta Sugiarso di sela penandatanganan nota kesepahaman dengan Bank Tabungan Negara (BTN) di Solo, Jumat.

Ia mengatakan sesuai dengan instruksi pemerintah, selain menggunakan uang tunai, satker juga diwajibkan memakai KKP tersebut.

"Katakanlah satker punya operasional satu bulan Rp100 juta, yang Rp40 juta harus menggunakan mekanisme KKP. Ini bagian dari edukasi kami kepada satker," katanya.

Meski demikian, dikatakannya, masih banyak terjadi di lapangan satker merasa ragu untuk menggunakan KKP tersebut. Oleh karena itu, diakuinya, sejauh ini masih banyak satker yang belum aktif menggunakan KKP.

"Banyak yang tanya, itu aman atau tidak. Padahal itu instruksi menteri. Sekarang ini kan jamannya uang digital, kartu kredit sudah di bawah uang digital. Itu saja belum optimal digunakan," katanya.

Pihaknya mencatat hingga saat ini dari sebanyak 104 satker di bawah KPPN Surakarta, baru 20 persennya yang menggunakan KKP.

Terkait kerja sama dengan BTN tersebut, pihaknya berharap bisa sekaligus bermanfaat untuk mengedukasi satker menggunakan KKP.

"Kerja sama ini bagian kami untuk edukasi satker. Selain KKP, 'virtual account' juga banyak yang belum mengerti. Salah satu nota kesepahaman kami ini adalah mengedukasi satker mengenalkan produk perbankan terkini," katanya.

Baca juga: KPPN Surakarta serahkan DIPA 2020 Rp5,6 triliun, terbesar belanja modal

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan BTN Cabang Surakarta Deddy Armanto berharap bisa mengenalkan banyak produk BTN kepada satker.

"Kerja sama dengan KPPN ini merupakan pintu hubungan baik untuk membuka kerja sama dengan satker di Kota Solo, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri. Ternyata banyak satker yang KKP belum punya, 'virtual account' belum punya. Bank lain juga belum menggarap," katanya.

Terkait target penyaluran anggaran melalui BTN, ia tidak ingin muluk-muluk. Sebagaimana diketahui, pada tahun ini anggaran yang disalurkan pemerintah melalui KPPN Surakarta kepada 104 satker yang ada di Kota Solo, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri sebesar Rp6 triliun.

"Bisa tersalurkan melalui BTN 10 persen saja sudah bagus sekali. BTN sebagai penyedia program KKP akan coba memaksimalkan kerja sama ini, tinggal kami mencari peluang," katanya.
Baca juga: KPPN dekatkan layanan pada satker untuk efisiensi
Baca juga: KPPN Surakarta ajak satker bebas dari korupsi