Wakil Ketua MPR: Pendisiplinan masyarakat harus disertai pendekatan humanis

id Lestari Moerdijat, Reie, covid

Wakil Ketua MPR: Pendisiplinan masyarakat harus disertai pendekatan humanis

Lestari Moerdijat. Dok. Pribadi

Semarang (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan tahapan pendisiplinan masyarakat harus dilakukan dengan pendekatan humanistis dan persuasif meski melibatkan aparat TNI dan Polri.

"Proses pendisiplinan masyarakat di masa pandemi ini harus dalam konteks pemberdayaan masyarakat agar bisa dan bersedia memenuhi syarat protokol kesehatan di masa wabah COVID-19,"
kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis yang diditerima di Semarang, Jumat (29/5).

Dengan demikian, kata Rerie, sapaan Lestari, upaya pendisiplinan tidak melulu dilakukan dalam bentuk hukuman fisik atau denda, tetapi lebih pada penyadaran secara humanistis untuk menaati protokol kesehatan.

"Jadi nanti aparat kepolisian dan TNI tidak membawa pentungan apalagi senjata. Mereka cukup dibekali cadangan masker dan hand sanitizer, misalnya, untuk diberikan kepada warga yang tidak memakainya di area publik," ujar legislator Partai NasDem itu.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Rabu (27/5) mengatakan bahwa 340.000 personel TNI dan Polri akan dilibatkan dalam proses penegakan disiplin masyarakat untuk memasuki kondisi kenormalan baru di masa pandemi COVID-19.

Ratusan ribu aparat itu dialokasikan untuk bertugas pada 1.800 titik yang berada di empat provinsi serta 25 kabupaten dan kota.

Rerie memahami bila Kepolisian Republik Indonesia meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia untuk menegakkan disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan di masa wabah COVID-19 di tanah air.

"Mengingat jumlah masyarakat yang akan diajak untuk disiplin jauh lebih banyak daripada jumlah aparat kepolisian," ujarnya.

Meski begitu dalam tata laksana pendisiplinan masyarakat, Rerie menegaskan pemerintah hendaknya mengacu Pasal 30 UUD 1945, yang pada ayat 3 dan 4 menegaskan, (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Sementara itu, pada ayat (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

"Jadi jelas dalam upaya pendisiplinan masyarakat di masa wabah COVID-19 lead sector-nya adalah Kepolisian RI, bila Kepolisian kekurangan personel bisa minta bantuan kepada TNI," ujarnya.

Dalam proses pendisiplinan yang dilaksanakan aparat Kepolisian dan TNI, menurut Rerie, juga hendaknya dilakukan sosialisasi cara mencuci tangan, mencuci masker kain dengan benar, budaya antri dengan jarak minimal satu meter dan menghindari kerumunan sehingga setiap lapisan masyarakat benar-benar memahami tata cara bersosialisasi yang baru.

Rerie berharap dalam proses pendisiplinan masyarakat teknis komunikasinya lebih ke arah persuasif bukan semata-mata perintah yang hanya akan menimbulkan ketakutan bukan kesadaran.

"Dengan cara tersebut masyarakat diharapkan memenuhi protokol kesehatan atas dasar kesadaran bukan karena takut kena sanksi," demikian Rerie yang melaju ke DPR RI dari Dapil Demak, Kudus, dan Jepara itu.

Baca juga: Citilink terbang kembali mulai 1 Juni

Baca juga: Ganjar minta seluruh puskesmas tetap layani imunisasi bumil/balita saat pandemi COVID-19
Pewarta :
Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar