DPRD Kabupaten Temanggung menilai penataan kota belum berjalan baik

id dprd temanggung, penataan kota, belum baik

DPRD Kabupaten Temanggung menilai penataan kota belum berjalan baik

Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung 2019 di DPRD Kabupaten Temanggung.  ANTARA/Heru Suyitno

Kita pandang sudah saatnya dilakukan pembenahan rencana induk drainase yang telah dibuat beberapa tahun yang lalu
Temanggung (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menilai penataan kota di daerah tersebut belum berjalan dengan baik karena masih sering terjadi banjir di beberapa titik di Kecamatan Temanggung dan Parakan.

Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Kabupaten Temanggung Nurofik di Temanggung, Senin, mengatakan saat ini perlu dilakukan pembenahan sejumlah infrastruktur di Temanggung, salah satunya pembenahan drainase.

"Kita pandang sudah saatnya dilakukan pembenahan rencana induk drainase yang telah dibuat beberapa tahun yang lalu. Kejadian tentang banjir di Kecamatan Temanggung dan Parakan menunjukkan fakta bahwa tata kota tidak berjalan dengan baik," katanya dalam rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung 2019.

Baca juga: Penataan Kawasan Kota Lama Semarang tahap I tuntas

Selain itu, peta jalan tentang penanganan jalan-jalan kabupaten belum berjalan sepenuhnya. Walaupun sudah ada rancangan, tetapi fokus kegiatan belum menyentuh pada pembangunan dan perbaikan jalan kabupaten yang ada.

"Akibatnya banyak jalan kabupaten yang belum tersentuh dengan baik dan semakin rusak, hal ini karena anggaran yang minim," katanya.

Juru bicara Fraksi Partai Gerindra Indah Cahyani mengatakan kegiatan pembangunan drainase baru mencapai 46,14 persen sehingga di beberapa wilayah apabila turun hujan deras masih terjadi genangan bahkan air meluap sampai ke badan jalan.

Selain itu, kata dia, Pemkab Temanggung juga belum serius dalam penanganan sampah di kabupaten ini.

Baca juga: Penambahan penyertaan modal sejumlah BUMD Temanggung disetujui
Baca juga: Buruh minta rumpun ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Omnibus Law
Pewarta :
Editor: Sumarwoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar