Bupati Batang menetapkan status tanggap darurat COVID-19

id Bupati Batang, tanggap darurat,penanganan corona,virus corona,corona,covid 19,2019 ncov,novel coronavirus 2019

Bupati Batang menetapkan status tanggap darurat COVID-19

Bupati Batang Wihaji memimpin Rapat Koordinasi Forkompinda tentang penetapan status tanggap darurat COVID-19. ANTARA/Kutnadi

Kita memutuskan untuk menaikkan status siaga menjadi tanggap darurat agar penanganan (penyebaran COVID-19) lebih cepat tertangani
Batang (ANTARA) - Bupati Batang, Jawa Tengah, Wihaji menetapkan status tanggap darurat terhadap pencegahan penyebaran virus Corona seiring dengan adanya pekerja PLTU Batang dinyatakan positif terpapar COVID-19.

"Kita memutuskan untuk menaikkan status siaga menjadi tanggap darurat agar penanganan (penyebaran COVID-19) lebih cepat tertangani," katanya usai Rakor Forkompinda di Batang, Selasa sore.

Menurut dia, peningkatan status tanggap darurat tersebut dengan mempertimbangkan adanya pekerja PLTU yang tinggal di wilayah Kabupaten Batang dinyatakan positif Corona oleh Rumah Sakit di Surabaya, Jawa Timur, namun sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit swasta di Batang selama enam hari.

Karena itu, kata dia, pemkab perlu melakukan langkah strategis yang cepat, tepat, dan bijaksana dalam penanganan virus Corona agar tidak menjadi masalah sosial di masyarakat, apalagi hampir setiap hari adanya peningkatan status orang dalam pantauan (ODP).

Baca juga: Bupati ingatkan PLTU Batang pada pencegahan COVID-19

"Meski sudah menetapkan status tanggap darurat, kami belum menerapkan jam malam. Namun, kami akan lebih merekomendasikan untuk memberi pemahaman pada masyarakat melakukan gerakan bersama hingga tingkat desa," tuturnya.

Ia mengatakan pihak forkopimda merekomendasikan untuk membentuk posko-posko penanganan virus Corona di setiap desa dengan mengajak warga agar menerapkan pola hidup bersih sesuai protokol kesehatan.

Selain itu, kata dia, setiap warga juga diminta ikut memantau pemudik agar melaporkan ke dinas kesehatan untuk dicek kesehatanya.

Ia menegaskan pemkab belum berani melakukan karantina wilayah sementara (lockdown lokal) karena untuk memutuskan status itu harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, begitu juga dengan struktur pemerintahan di bawahnya seperti desa.

"Pemerintah desa jangan melakukan karantina wilayah sementara tanpa berkoordinasi dengan pemkab karena hal itu bisa menimbulkan masalah sosial. Namun, jika sifatnya untuk kearifan lokal dan ada kesepakatan bersama tanpa menimbulkan permasalahan sosial kita persilakan," tukasnya.

Baca juga: Cegah penyebaran COVID-19, Polres Batang perketat pengawasan masyarakat di tempat istirahat
Baca juga: Rumah Dinas Bupati Batang siap digunakan kamar isolasi COVID-19
Pewarta :
Editor: Sumarwoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar