Jepara (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, menyayangkan kualitas pelayanan RSUD RA. Kartini Jepara yang dinilai kurang bagus, menyusul adanya pasien yang hendak berobat di IGD karena kondisi kesehatannya justru tak terlayani hingga akhirnya meninggal di tempat parkir.
"Permasalahan kualitas pelayanan di RSUD RA. Kartini, bukan kali ini saja terjadi, tetapi sudah banyak laporan masyarakat yang menganggap kualitas pelayanannya memang kurang menyenangkan," kata Ketua Komisi C DPRD Jepara Nur Hidayat, usai mengikuti jumpa pers soal kualitas pelayanan di RSUD RA. Kartini Jepara, Rabu.
Ia mengakui betul-betul terpukul atas peristiwa tersebut karena seorang pasien yang seharusnya mendapatkan prioritas pelayanan karena kegawatannya, justru harus menunggu lama sehingga meninggal saat masih di dalam mobil ambulans milik desa yang terparkir di tempat parkir RSUD RA. Kartini.
Baca juga: Proteksi diri dari COVID-19, Ganjar dorong masyarakat lakukan tes kesehatan
Persoalan tersebut, kata dia, merupakan pekerjaan untuk semua pihak yang harus diselesaikan, khususnya Pemerintah Kabupaten Jepara, agar segera mengambil kebijakan teknis agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
"Kami sangat menyayangkan. Memang diakui di sini banyak kekurangan, mulai dari infrastuktur, penguatan manajemen rumah sakit, penguatan sumber daya manusia (SDM) rumah sakit, hingga tim medis harus betul-betul diperhatikan," ujarnya.
Menurut dia bidang kesehatan sebagai layanan dasar mutlak harus dipenuhi oleh Pemkab Jepara dan jangan sampai layanan dasar kesehatan masyarakat menjadi yang kedua dari pelayanan yang lainnya.
Sementara itu, Direktur RSUD RA. Kartini Jepara Dwi Susilowati menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan pelayanan ini karena tidak bermaksud menelantarkan Lukita yang datang ke rumah sakit saat di IGD sudah penuh pasien.
Bahkan, lanjut dia, jumlah pasien yang tertampung di IGD sudah melebihi kapasitas tempat tidur sebanyak 13 tempat tidur, kemudian ditambah 12 tempat tidur.
Meskipun demikian, jumlah pasien yang antre mencapai 19 antrean yang harus menunggu di luar.
"Kami tidak inginkan hal seperti itu lagi nanti, sehingga harus mawas diri lagi serta memilah-milah pasien yang memang benar-benar 'emergency' yang diterima. Jika tidak masuk kategori tersebut, tentu tidak akan diterima," ujarnya.
Jika pasien yang masuk ke IGD dengan rujukan, kata dia, harus melalui fasilitas kesehatan pertama karena biasanya pasien rujukan juga didampingi petugas dan sudah terkoneksi dengan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) sehingga tidak ada pasien yang di dalam mobil maupun tidak terperiksa karena semua sudah terkoneksi.
Sementara Lukita (69), warga Desa Mambak, Kecamatan Pakisaji, Jepara, datang ke RSUD Kartini pada Senin (16/3), disebutkan tanpa surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.
"Sudah saya cek, tidak ada surat rujukan dan pasien memang datang sendiri dengan diantar mobil ambulans desa," ujarnya.
Baca juga: Pulang dari piknik ke Bali, kesehatan rombongan karyawan koperasi dicek
Baca juga: WHO surati Jokowi rekomendasikan COVID-19 sebagai darurat nasional
Berita Terkait
Pemkab Sukoharjo lakukan langkah antisipasi hadapi lonjakan kasus DBD
Sabtu, 23 Maret 2024 17:08 Wib
Direktur: RSUD Ajibarang tingkatkan pelayanan untuk pasien
Sabtu, 9 Maret 2024 16:34 Wib
RSUD Waras Wiris Boyolali luncurkan tiga inovasi
Jumat, 8 Maret 2024 5:45 Wib
RSUD Wongsonegoro Semarang waspadai peningkatan pasien DBD anak
Sabtu, 2 Maret 2024 6:55 Wib
RSUD Pekalongan buka layanan konsultasi kejiwaan caleg gagal
Sabtu, 24 Februari 2024 8:24 Wib
Kasus DBD di RSUD Temanggung Jawa Tengah mencapai 98 kejadian
Rabu, 21 Februari 2024 16:34 Wib
RSUD Pekalongan kini miliki instalasi rehabilitasi medik gangguan jiwa
Rabu, 7 Februari 2024 6:01 Wib
RSUD Kudus tambah kapasitas tempat tidur ruang ICU
Selasa, 6 Februari 2024 6:01 Wib