Kudus ajukan 26.000 warga miskin sebagai peserta JKN PBI APBN

id kudus ajukan 26.000 warga miskin, sebagai peserta, JKN PBI APBN

Kudus ajukan 26.000 warga miskin sebagai  peserta JKN PBI APBN

Plt Bupati Kudus M. Hartopo. (ANTARA / Akhmad Nazaruddin Lathif)

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, bakal mengajukan bantuan ke Pemerintah Pusat untuk mendaftarkan 26.000 warga miskin di daerah itu menjadi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) penerima bantuan iuran (PBI) APBN, menyusul keterbatasan anggaran yang dimiliki pemda setempat.

"Kami akan segera mengusulkan 26.000 warga miskin yang sebelumnya tercatat sebagai peserta JKN PBI APBD Kudus, menjadi peserta JKN PBI APBN," kata Pelaksana Tugas Bupati Kudus M. Hartopo, usai menerima kunjungan Direktur Perluasan dan Pelayanan BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari di Pendopo Kabupaten Kudus, Jumat.

Hal itu, kata dia, sebagai upaya Pemkab Kudus agar warga miskin di Kudus tetap mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah.

Pemkab Kudus sendiri, lanjut dia, masih berupaya melakukan koreksi data warga miskin yang nantinya didaftarkan kembali sebagai peserta JKN PBI APBD Kudus.

Selama Januari 2020, pelayanan kesehatan untuk warga miskin di Kudus tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, melainkan ditanggung oleh Pemkab Kudus dengan menyediakan anggaran Rp3,5 miliar.

Adanya kenaikan tarif iuran JKN, maka kebutuhan anggaran untuk pembayaran iuran tersebut juga melonjak sehingga berdampak pada jumlah penerima bantuan.

Hal itu, juga disampaikan kepada Direktur Perluasan dan Pelayanan BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari

Akhirnya, banyak penerima bantuan JKN yang harus dicoret dari daftar penerima bantuan iuran yang ditanggung APBD menyusul keterbatasan anggaran.

Pemkab Kudus sendiri tetap berkomitmen untuk mencapai target universal health coverage (UHC) atau cakupan kesehatan menyeluruh bagi penduduk Kudus.

"Mudah-mudahan adanya verifikasi dan validasi data warga miskin, kami bisa mencapai target UHC tahun ini," ujarnya.

Bagi warga mampu, diharapkan bisa mengikuti jaminan kesehatan secara mandiri, sedangkan warga yang berstatus pekerja bisa didaftarkan oleh perusahaannya.

Ia juga meminta jajaran yang melakukan verifikasi dan validasi data warga miskin untuk melakukan tugasnya dengan baik dan tidak sekadar terima data dari pusat atau dari master file.

Hingga sekarang, pihaknya belum menerima laporan hasil verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.

Pemkab Kudus sendiri memiliki tiga alternatif pelaksanaan JKN tahun 2020, yakni masyarakat miskin non basis data terpadu (BDT) yang berjumlah 55.334 jiwa ditambah masyarakat miskin desil 1 sebanyak 25.703 orang sehingga totalnya 81.037 orang.

Sementara alternatif kedua, dari jumlah 81.037 orang ditambah warga miskin desil dua sebanyak 21.079 orang sehingga jumlahnya mencapai 102.116 orang, sedangkan alternatif ketiga memenuhi target UHC sebanyak 196.172 orang.

Hanya saja, anggaran yang tersedia saat ini hanya Rp56,8 miliar yang akan digunakan untuk membayar kekurangan UHC sebesar Rp15,36 miliar, sehingga tersisa Rp41,46 miliar.

Dengan sisa anggaran sebesar itu, maka kemampuan membayar JKN tahun 2020 diperkirakan untuk peserta sebanyak 82.258 jiwa.
Baca juga: BPJS Kesehatan: 221 kabupaten/kota capai UHC
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Cilacap surati 1.235 badan usaha
Pewarta :
Editor: Heru Suyitno
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar