PAW anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan tunggu Bawaslu RI

id bawaslu, paw anggota, bawaslu grobogan, tunggu bawaslu ri

PAW anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan tunggu Bawaslu RI

Sejumlah pemusik tengah tampil pada acara Bawaslu Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. ANTARA/HO-Baswaslu Kabupaten Grobogan

Grobogan (ANTARA) - Penggantian antarwaktu (PAW) terhadap anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan menunggu Bawaslu RI menyusul adanya keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI yang memberhentikan Moch. Shohibul Mujib sebagai anggota Bawaslu.

"Bawaslu RI memang memiliki waktu 7 hari sejak keputusan DKPP RI tersebut dibacakan untuk menindaklanjuti putusan pemberhentian Moch. Shohibul Mujib Al Anshori sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan," kata anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Rofiudin kepada ANTARA di Kudus, Rabu.

Dijelaskan pula bahwa PAW di dalam putusan DKPP RI memang tidak diatur karena merupakan mekanisme internal Bawaslu RI.

Karena yang menetapkan pemberhentian dan pengangkatan anggota Bawaslu yang baru ataupun PAW sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah Bawaslu RI.

Baca juga: Bawaslu Pekalongan ajak masyarakat ikut mengawasi pilkada

Kepastian pelaksanaan PAW, kata dia, tentunya menunggu keputusan Bawaslu RI, termasuk yang ditunjuk melakukan pelantikan juga kewenangannya pusat karena SK juga dari Bawaslu RI.

"Secara teknis kami masih menunggu Bawaslu RI karena Bawaslu Provinsi Jateng sifatnya hanya membantu Bawaslu RI," ujarnya.

Berdasarkan putusan DKPP RI Nomor: 271-PKE-DKPP/VIII/2019 yang bisa dilihat di web atau situs resmi www.dkpp.go.id, pada poin dua disebutkan bahwa DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Moch. Shohibul Mujib Al Anshori sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan menyusul adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Baca juga: Bawaslu Surakarta komitmen ciptakan kampanye mendidik

Pada poin tiga, DKPP memerintahkan Bawaslu RI untuk melaksanakan putusan tersebut paling lama 7 hari sejak dibacakan dan memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan itu.

Dalam putusan tersebut, juga dijelaskan latar belakangnya, yakni adanya aduan dari anggota anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan atas nama Agus Purnama dan Moh Syahirul Alim yang mengadukan Mujib ke Bawaslu Provinsi Jateng dan DKPP pada bulan Agustus 2019.

Dengan pengaduan itu, Mujib kedapatan berduaan dengan seorang perempuan bukan istrinya di sebuah kamar hotel di Kabupaten Grobogan.

Baca juga: Bawaslu Pekalongan bentuk Kampung Pengawasan Pilkada 2020
Baca juga: Bawaslu Pekalongan segera bentuk 3 kampung antipolitik uangBaca juga: Bawaslu Pekalongan bentuk Kampung Pengawasan Pilkada 2020
Pewarta :
Editor: Sumarwoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar