Mantan Dirut RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan dituntut 6 tahun penjara

id korupsi rsud kraton

Mantan Dirut RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan dituntut 6 tahun penjara

Mantan Direktur RSUD Kraton Teguh Imanto, dan Wakil Direktur Agus Bambang Suryadana menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (19-11-2019). ANTARA/I.C. Senjaya

Semarang (ANTARA) - Mantan Direktur RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Teguh Imanto dituntut 6 tahun penjara dalam kasus dugaan pemotongan dana insentif manajerial pejabat struktural di badan layanan umum daerah itu sehingga merugikan negara sebesar Rp4,2 miliar.

Jaksa penuntut umum (JPU) Sri Heryono dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa, juga menuntut hukuman denda sebesar Rp200 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama tiga bulan.

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001," kata JPU dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Andi Astara tersebut.

Tindak pidana itu terjadi ketika terdakwa memberikan tambahan penghasilan berupa insentif manajerial kepada para pegawai yang menduduki jabatan struktural di rumah sakit tersebut dalam kurun waktu 2014 hingga 2016.

Baca juga: Pengacara bantah dibayar pakai uang korupsi RSUD Pekalongan

Atas pemberian insentif tersebut ternyata tidak diterimakan sepenuhnya kepada karyawan yang berhak, tetapi dipotong dan disimpan dalam rekening di bagian keuangan sebagai dana peningkatan pelayanan.

Dana tersebut kemudian diketahui mengalir ke sejumlah pihak, seperti oknum pegawai instansi vertikal di Kabupaten Pekalongan Rp120 juta serta oknum pejabat daerah dan ASN di lingkungan pemda yang besarnya mencapai Rp3,6 miliar.

Atas aliran uang tersebut telah dilakukan pengembalian saat penyidikan maupun penuntutan atas perkara ini.

Jaksa memerinci mantan Bupati Pekalongan Amat Antono telah mengembalikan uang dengan total Rp2,4 miliar, Bupati Asip Kolbihi sebesar Rp90 juta, Wakil Bupati Arini Harimurti sebesar Rp60 juta, Sekretaris Daerah Mukaromah Sakur sebesar Rp30 juta, dan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun sebesar Rp85 juta.

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan sisa uang kerugian negara yang belum dikembalikan sebesar Rp1,3 miliar akan dibebankan kepada terdakwa.

Dalam perkara itu, terdakwa Teguh Imanto diadili bersama Wakil Direktur RSUD Kraton Agus Bambang Suryadana.

Baca juga: Mantan Wakil Bupati Pekalongan diperiksa terkait korupsi RSUD Kraton

Agus Bambang dituntut lebih ringan oleh jaksa dengan pidana 5 tahun penjara.

Atas tuntutan tersebut, hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaan pada sidang pekan depan.
Pewarta :
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar