Mutakhirkan data penduduk miskin, Kudus butuh anggaran Rp2 miliar
Kudus (ANTARA) - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, membutuhkan anggaran hingga Rp2 miliar untuk pemutakhiran data warga miskin yang tercatat di basis data terpadu (BDT).
"Anggaran sebesar itu, untuk membayar tenaga administrasi dan pengadaan perangkat komputer di semua desa di Kabupaten Kudus," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Ludful Hakim di Kudus, Kamis.
Ia mengungkapkan anggaran sebesar itu, terbesar untuk pengadaan perangkat komputer di masing-masing desa.
Baca juga: 7.000 rumah tangga miskin di Banyumas belum teraliri listrik
Sementara untuk honor tenaga administrasinya, kata dia, tidak begitu besar.
Meskipun demikian, kata dia, anggaran tersebut sangat penting untuk pemutakhiran data warga miskin yang ada di BDT.
Apalagi, lanjut dia, data warga miskin di BDT merupakan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 sehingga perlu ada pemutakhiran guna memastikan data warga miskin terbaru.
Menurut dia data warga miskin cenderung dinamis karena bisa saja ada yang meninggal dunia, pindah domisili, serta berubah menjadi warga mampu.
"Data warga miskin di BDT nantinya juga menjadi rujukan semua organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga perlu perhatian semua pihak," ujarnya.
Ia mengakui hingga kini antar OPD memang belum terkoneksi soal data warga miskin, termasuk pemutakhirannya.
Sementara jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Kudus sebanyak 132 desa/kelurahan yang tersebar di sembilan kecamatan.
Adapun jumlah data miskin di BDT sebanyak 208.487 jiwa.
Baca juga: Pengentasan kemiskinan melalui sinergi antar-OPD dinilai lebih efektif
Baca juga: 6.500 warga miskin di Pekalongan terima bantuan ayam
"Anggaran sebesar itu, untuk membayar tenaga administrasi dan pengadaan perangkat komputer di semua desa di Kabupaten Kudus," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Ludful Hakim di Kudus, Kamis.
Ia mengungkapkan anggaran sebesar itu, terbesar untuk pengadaan perangkat komputer di masing-masing desa.
Baca juga: 7.000 rumah tangga miskin di Banyumas belum teraliri listrik
Sementara untuk honor tenaga administrasinya, kata dia, tidak begitu besar.
Meskipun demikian, kata dia, anggaran tersebut sangat penting untuk pemutakhiran data warga miskin yang ada di BDT.
Apalagi, lanjut dia, data warga miskin di BDT merupakan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 sehingga perlu ada pemutakhiran guna memastikan data warga miskin terbaru.
Menurut dia data warga miskin cenderung dinamis karena bisa saja ada yang meninggal dunia, pindah domisili, serta berubah menjadi warga mampu.
"Data warga miskin di BDT nantinya juga menjadi rujukan semua organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga perlu perhatian semua pihak," ujarnya.
Ia mengakui hingga kini antar OPD memang belum terkoneksi soal data warga miskin, termasuk pemutakhirannya.
Sementara jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Kudus sebanyak 132 desa/kelurahan yang tersebar di sembilan kecamatan.
Adapun jumlah data miskin di BDT sebanyak 208.487 jiwa.
Baca juga: Pengentasan kemiskinan melalui sinergi antar-OPD dinilai lebih efektif
Baca juga: 6.500 warga miskin di Pekalongan terima bantuan ayam