Regulasi laporan dana kampanye lebih lunak

id dana kampanye

Regulasi laporan dana kampanye lebih lunak

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nur Tofan bersama anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jateng Muslim Aisha pada kegiatan Koordinasi Kajian Perundang-undangan dan Evaluasi Dana Kampanye Pemilu di Batang. ANTARA/Kutnadi

Batang (ANTARA) - Regulasi laporan dana kampanye oleh calon legislatif dan partai politik yang sekarang dipakai lebih lunak dibanding sebelumnya, kata Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Muslim Aisha.

"Pada regulasi yang dulu, ada sanksi pidana yang melekat terhadap laporan yang tidak benar. Akan tetapi sekarang (partai politik) hanya diminta menyerahkan ke kas negara," katanya usai kegiatan Koordinasi Kajian Perundang-Undangan dan Evaluasi Dana Kampanye Pemilu di Batang, Rabu.

Menurut dia, laporan dana kampanye oleh caleg maupun parpol Pemilu 2019 belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

"Oleh karena itu, perlu diusulkan regulasi yang lebih ketat dan tegas agar peserta pemilu bisa membuat laporan dana kampanye sesuai kondisi yang sebenarnya," katanya.

Baca juga: Dana kampanye Pilbup Temanggung diaudit akuntan publik

Pada saat kegiatan rapat koordinasi, kata dia, KPU menanyakan pada perwakilan parpol apakah laporan dana kampanye yang dibuat itu sudah sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya atau belum.

"Namun, mereka (pengurus parpol) dengan malumenyatakan tidak," katanya didampingi anggota KPU Kabupaten Batang Sucipto.

Ketua KPU Kabupaten Batang Nur Tofan mengatakan kegiatan evaluasi ini untuk mendengarkan masukan dari partai peserta pemilu terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan laporan dana kampanye.

"Saat kegiatan, peserta sudah memberikan masukan penyusunan laporan dana kampanye untuk disederhanakan," katanya.

Baca juga: KPU Banjarnegara: Tidak ada masa perbaikan laporan dana kampanye

Adapun terkait pelaksanaan Pemilu Serentak dengan lima kotak, kata dia, KPU menerima masukan dari peserta agar tidak diselenggarakan secara serentak karena ada kelemahan yang berefek dan berimbas ke parpol.

"Pemilu dengan lima kotak, semua fokusnya pada pilpres, sedangkan pileg dinomorduakan sehingga menjadi pertimbangan peserta pemilu untuk memperbaiki regulasi ke depan," katanya.
Pewarta :
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar