HNSI Cilacap berharap Edhy Prabowo bisa beradaptasi dengan nelayan

id HNSI Cilacap,harapan menteri baru

HNSI Cilacap berharap Edhy Prabowo bisa beradaptasi dengan nelayan

Ketua DPC HNSI Kabupaten Cilacap Sarjono. ANTARA/Sumarwoto

Cilacap (ANTARA) - Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengharapkan Edhy Prabowo yang baru dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan bisa beradaptasi dengan nelayan.

"Kalau beliau bukan pengusaha atau nelayan, kami berharap bisa segera beradaptasi karena kalau tidak,  akan repot juga yang di bawah," kata Ketua DPC HNSI Kabupaten Cilacap Sarjono di Cilacap, Rabu sore.

Dalam hal ini, kata dia, menteri yang baru diharapkan bisa langsung turun ke bawah atau melalui pembantu-pembantunya untuk mengetahui apa saja harapan dari nelayan.

Ia mengharapkan kebijakan-kebijakan sebelumnya yang kadang menimbulkan pro-kontra karena kebijakan pusat dan daerah seringkali tidak sama dapat segera diselaraskan.

Baca juga: Nelayan Cilacap usul Sedekah Laut dibuatkan perda

Dia mencontohkan dalam pengurusan dokumen kapal khususnya perizinan selama ini dipersulit dan membingungkan nelayan.

"Harapan kami untuk Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru ini, bisa menciptakan pelayanan terbaik sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo kemarin, yakni memangkas perizinan yang berbelit-belit," katanya.

Menurut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus bisa mengadopsi layanan yang diberikan Samsat sehingga setiap daerah ada perwakilannya.

Dengan demikian, kata dia, pengurusan dokumen semua jenis kapal cukup dilakukan di daerahnya tanpa harus ke Jakarta.

"Kalau di Samsat kan kita mengurus pajak kendaraan roda dua, roda empat, dan seterusnya cukup di situ. Harusnya KKP bisa melakukan seperti itu di daerah," katanya.

Baca juga: Lindungi nelayan, HNSI Cilacap data ulang peserta asuransi nelayan

Akan tetapi kenyataannya, kata dia, Cilacap yang jumlah kapalnya ribuan unit ketika akan melakukan pengukuran kapal harus menunggu petugas dari Gombong, Kabupaten Kebumen.

Selain itu, lanjut dia, untuk mengurus dokumen tertentu harus ke Kabupaten Banyumas.

"Kenapa di Cilacap tidak dibuka perwakilan saja seperti halnya Samsat. Apalagi Cilacap memiliki Pelabuhan Perikanan Samudra," katanya.
Pewarta :
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar