BKKBN: Sekolah Siaga Kependudukan solusi pernikahan usia anak

id sekolah siaga kependudukan

BKKBN: Sekolah Siaga Kependudukan solusi pernikahan usia anak

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Jawa Tengah M. Solikul Hadi. (ANTARA/Heru Suyitno)

Purworejo (ANTARA) - Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) salah satu solusi memecahkan persoalan terkait dengan pernikahan usia anak, kata Kepala Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Jawa Tengah M. Solikul Hadi.

"Sasaran kita sementara ini ada di sekolah dan mungkin besok ada di tempat lain. Jadi itu salah satu solusi agar pernikahan usia dini tidak semakin lama semakin banyak," katanya usai pencanangan SSK di SMA Negeri 1 Purworejo, Rabu.

Ia menyebut persoalan pernikahan dini akan membawa dampak yang luar biasa, kalau anak-anak yang mempunyai anak bisa dibayangkan nanti seperti apa.

Mereka, kata dia, tidak paham tentang bagaimana mengasuh anaknya dan dari sisi ekonomi juga belum siap.

Baca juga: SMAN 1 Purworejo dijadikan sekolah siaga kependudukan

"Kemudian dari mental spiritual pernikahan usia dini ini membawa dampak yang lebih dari itu, berdasarkan penelitian terjadinya banyak 'stunting' (kekerdilan), anak-anak yang gagal tumbuh ini salah satu persoalan adalah karena alat-alat reproduksinya belum sempurna," katanya.

Oleh karena itu, katanya, untuk menyiapkan generasi ke depan, salah satunya lewat media SSK itu.

"Sementara ini memang kami tidak mempunyai target jumlah SSK, tetapi tiap-tiap kabupaten/kota semuanya sudah ada SSK, bahkan ada beberapa kabupaten yang lebih dari satu. Kami tidak menggunakan target tetapi ternyata mereka begitu kita luncurkan program ini mereka mengapresiasi dengan baik," katanya.

Menurut dia, begitu antusiasnya, banyak sekolah yang mencanangkan SSK, sehingga pihaknya tidak bisa menangani secara langsung.

Oleh sebab itu, ucapnya, dilakukan dengan cara percontohan atau Centre of Excellence (COE).

Ia menyebutkan sementara ini di Jateng empat COE, yakni Temanggung Pekalongan, Solo, dan Kota Semarang.

"Itulah nanti yang akan menjadi rujukan karena kalau harus kami semua yang mengurusi justru tidak akan bisa diselesaikan," katanya.

Baca juga: BKKBN jalankan sekolah siaga kependudukan

Kepala SMA Negeri 1 Purworejo Nur Aziz mengatakan dalam pelaksanaan SSK, pihaknya mendapatkan materi-materi dari BKKBN yang berkaitan dengan kependudukan.

"Kemudian kami sosialisasikan pada guru-guru untuk menganalisisnya, ada mungkin bisa masuk di kelas 10 ada yang kelas 11 semester 1 atau semester 2, kemudian dimasukkan dalam silabus selanjutnya diturunkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan RPP itu menjadi dasar untuk pembelajaran di kelas sesuai materi pelajaran yang ada," katanya.

Ia menuturkan materi tentang SSK ada yang masuk pelajaran pendidikan agama Islam, reproduksi bisa dikaitkan dengan pelajaran biologi, kemudian masalah-masalah sosial bisa dikaitkan dengan sosiologi, dan bonus demografi dan sebagainya bisa dikaitkan dengan geografi.

"Jadi pada intinya pelaksanaan SSK ini bersifat komprehensif, artinya semua mata pelajaran sebetulnya bisa dimasukkan," katanya. 
 
Pewarta :
Editor: Immanuel Citra Senjaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar