Pembahasan APBD Kudus 2020 tunggu kelengkapan dewan

id pemkab, tunggu kelengkapan, anggota dewan,pembahasan, apbd 2020 kudus

Pembahasan APBD Kudus 2020 tunggu kelengkapan dewan

Dokumen - Sidang paripurna DPRD Kudus, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berharap alat kelengkapan dewan serta pimpinan definitif segera terbentuk sehingga pembahasan APBD 2020 bisa segera dilakukan agar sebulan sebelum akhir tahun anggaran bisa diparipurnakan.

"Karena alat kelengkapan dewan serta pimpinan dewan definitif belum terbentuk, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 juga belum diajukan," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Samani Intakoris di Kudus, Jumat.

Pembahasan APBD 2020 diharapkan selesai sesuai dengan target, kemudian bisa ditetapkan dengan peraturan daerah 1 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

Baca juga: Penyerapan APBD Kudus 2019 baru capai 51,74 persen

Dalam pembahasan APBD 2020, dia berharap terjadi sinkronisasi dan kehati-hatian.

"Kami tetap akan bersikap normatif," ujarnya.

Penganggaran di APBD 2020, pemkab setempat tetap harus memenuhi kewajiban alokasi belanja yang telah diatur oleh undang-undang, di antaranya alokasi belanja pendidikan sebesar 20 persen, belanja kesehatan sebesar 10 persen, belanja infrastruktur sebesar 25 persen dari dana transfer umum (DTU), dan alokasi dana desa sebesar 10 persen dari DTU.

Meskipun demikian, bantuan tunjangan guru swasta tetap diberikan walau persyaratannya lebih ketat. Pemberiannya pun tidak merata Rp1 juta per orang, tetapi ada batasan minimal Rp300 ribu dan maksimal Rp1 juta sesuai dengan kualifikasi persyaratan yang dipenuhi.

Dana insentif daerah dari pusat, lanjut dia, juga dipastikan berkurang menyusul adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan jual beli jabatan hingga puluhan miliar rupiah.

Baca juga: Kaum disabilitas didorong pahami penggunaan APBD

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Kabupaten Kudus Masan memperkirakan pembentukan alat kelengkapan dewan pekan depan.

Untuk pimpinan DPRD definitif, kata dia, menunggu usulan dari masing-masing partai politik peraih kursi terbanyak.

"Setelah ada nama-nama yang diusulkan oleh partai politik, diusulkan lewat sidang paripurna," ujarnya.

Nama-nama yang diusulkan tersebut diajukan kepada Gubernur Jateng untuk mendapatkan persetujuan, kemudian dilakukan pelantikan.

Untuk pembahasan APBD Kudus 2020, kata dia, mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri. Dalam permendagri disebutkan bahwa pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. 

 
Pewarta :
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar