Solo (ANTARA) - Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan tidak ada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah karena tidak sesuai dengan ideologi Bangsa Indonesia.
"Jangan beri ruang, kita ini NKRI ber-Pancasila," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015 ini di Solo, Rabu.
Ia mengatakan Pancasila sangat menghormati dan mementingkan agama.
"Sila pertama 'Ketuhanan Yang Maha Esa', ditambah UUD 1945 pasal 29 yaitu menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama masing-masing," katanya.
Ia mengatakan NKRI sudah menghormati agama yang ada di Indonesia sesuai dengan syariat. Meski demikian, dikatakannya, bukan berarti Indonesia menjadi negara syariat.
Baca juga: Anak Karto Suwiryo akan yakinkan pengikut DI/TII kembali ke NKRI
"Apalagi di agama tertentu jangan ada salah pemahaman. Termasuk kalau ada warga negara yang mau menjalankan ibadah, seperti contoh perempuan berjilbab mengamalkan Pancasila. Justru yang mengecam itu yang antipancasila. Ini harus didudukkan. Tetap menjunjung NKRI yang berpegang pada pancasila," katanya.
Sebelumnya, Ketua Persatuan Alumni (PA) 212 Haikal Hassan menjelaskan rumusan NKRI syariah yang tertuang dalam Ijtima Ulama IV hanya istilah. Menurut dia, Pancasila dan UUD 1945 tetap sebagai dasar negara yang sah.
Ia mengatakan bukan berarti dengan adanya NKRI bersyariah akan menghilangkan Pancasila dan UUD 1945.
Menurut dia, NKRI saat ini sudah bersyariah, ditunjukkan dari adanya lembaga syariah dan peraturan syariah.
Sementara itu, pada kunjungannya ke Kampus UNS beberapa waktu lalu, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu mengatakan tidak ada istilah NKRI bersyariah.
"NKRI harga mati. Syariah itu sudah ada di sila pertama Pancasila. Sudah hebat Pancasila, jangan ditambahi lagi," katanya.
Baca juga: Tokoh NU: Syariat Islam tetap jalan tanpa rumusan NKRI bersyariah
Baca juga: Agum sebut radikal kiri dan kanan jadi ancaman NKRI
Berita Terkait
Pedagang SJC Semarang mulai urus izin tempati lapak
Jumat, 26 Januari 2024 15:57 Wib
Pemkot Semarang gencarkan program penanganan kesehatan mental remaja
Rabu, 18 Oktober 2023 8:46 Wib
Dishub Semarang kaji ulang rute "feeder" Trans Semarang
Minggu, 1 Oktober 2023 15:35 Wib
Disdag Semarang coret 260 pedagang enggan kembali ke Pasar Johar
Rabu, 31 Mei 2023 8:59 Wib
Putra mantan KKB Din Minimi lulus seleksi prajurit TNI AD,
Sabtu, 26 September 2020 18:43 Wib
Din: Jamaah calon haji perlu diyakinkan soal penundaan
Kamis, 4 Juni 2020 10:55 Wib
Din Syamsuddin ajak umat konsisten beribadah di rumah selama COVID-19
Selasa, 19 Mei 2020 16:17 Wib
Govt. urged to thoroughly investigate Indonesian seafarers' deaths
Minggu, 10 Mei 2020 15:21 Wib