Aliansi Petani Indonesia tolak pengesahan draf terakhir RUU Pertanahan

id RUU Pertanahan,Aliansi Petani Indonesia,Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil,Petani Indonesia menolak RUU Pertanahan,43 O

Aliansi Petani Indonesia tolak pengesahan draf terakhir RUU Pertanahan

Ketua Departemen (Kadep) penataan produksi dan usaha tani Aliansi Petani Indonesia (API), Muhammad Rifai (tengah) dan sejumlah perwakilan organisasi lainnya yang mengatasnamakan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil menunjukkan kertas berisi aspirasi mereka di Jakarta, Minggu (14/7/2019). (ANTARAnews/ Abdu Faisal)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Departemen (Kadep) penataan produksi dan usaha tani Aliansi Petani Indonesia (API), Muhammad Rifai  menolak pengesahan draf terakhir Rancangan Undang Undang (RUU) Pertanahan hasil rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan Komisi II DPR RI karena belum bisa menjawab salah satu nawacita Presiden Joko Widodo tentang kedaulatan pangan.

"RUU Pertanahan berdasarkan draf terakhir per 21-22 Juni 2019 itu kontradiktif dengan semangat Indonesia yang ingin membangun kedaulatan pangan dan kedaulatan petani," ujar Rifai saat Temu Pers Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil di Jakarta, Minggu.

Menurut Rifai, kedaulatan pangan dipengaruhi oleh ketersediaan lahan untuk petani memproduksi pangan. Sementara isi RUU Pertanahan mempersulit akses petani memperoleh lahan.

"RUU tersebut sejak awal tidak mendesain berapa cadangan tanah yang diperuntukkan kegiatan pertanian itu," ujar Rifai.

Selanjutnya terkait aturan pembentukan bank tanah, Rifai khawatir semakin mempersulit aturan distribusi tanah untuk kegiatan pertanian karena belum ada afirmatif di dalam draf RUU tersebut.

"Semuanya terbuka untuk umum. Jadi komoditas saja, siapa yang kekuatan untuk bisa melakukan izin pengelolaan dan lainnya. Di sana mereka melihat peluang," ujar Rifai.

Rifai mengatakan keberadaan bank tanah ibarat pedang bermata dua, "Kalau orang di dalam baik, bank tanah juga baik, kalau di dalam tidak baik, jadi tidak baik juga bank tanahnya," ujar dia.

Padahal menurut Rifai, target pemerintah kurang lebih 4,5 juta hektare total jumlah tanah terlantar yang rencananya mau didistribusikan kepada petani.

"Sampai hari ini belum terealisasi. Yang ada hanya proses administrasi tanah berupa sertifikat tanah yang sedang berjalan. Itu juga tanah yang sudah digarap oleh petani atau tanah yang ditinggali oleh masyarakat petani diberi sertifikat," ujar Rifai.

Rifai mengatakan jika ingin menciptakan kedaulatan pangan, pemerintah harus menjamin kesejahteraan dan kehidupan para petani.

"Idealnya, kalau diambil contoh tanaman padi, untuk menghasilkan kesejahteraan petani butuh tanah sekitar empat sampai empat koma lima hektare," ujar Rifai.

Dibandingkan saat ini, Rifai mengatakan rata-rata petani hanya menguasai 0,3 hektare saja. "Artinya Ketersediaan lahan untuk menyejahterakan petani sekarang itu belum cukup menjamin kesejahteraan petani," ujar Rifai.

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil merupakan gabungan 43 organisasi rakyat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memandang RUU Pertanahan yang ada saat ini belum layak untuk disahkan DPR RI.

Dalam rangka menyampaikan aspirasinya, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil diwakili Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, meminta kepada Panja Pertanahan, Komisi II, menunda pengesahan RUU tersebut dan lebih melibatkan secara aktif koalisi organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari masyarakat yang selama ini menjadi korban konflik agraria dan perampasan lahan.

Baca juga: Kantor Pertanahan Boyolali terbitkan 25.000 sertifikat tanah

Baca juga: Warga mengadu ke Posko Blusukan Jokowi terkait sertifikat HGB
Pewarta :
Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar