Banjarnegara (ANTARA) - Pengasuh Pondok Pesantren Tanbughul Ghofilin Alif Baa, Desa Mantrianom, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, K.H. Khayatul Makky menolak gerakan "people power" atau pengerahan kekuatan massa yang dimotori sejumlah tokoh.
"Terkait dengan rencana gerakan-gerakan atau aksi 'people power' yang dimotori oleh beberapa tokoh untuk menolak hasil Pemilu Serentak 2019, maka kami selaku pengasuh Pondok Pesantren Alif Baa mengimbau dan mengajak kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mencintai bangsa kita sendiri, untuk mencintai Tanah Air kita sendiri. Jangan pernah mau untuk diajak (gerakan) yang seperti itu," katanya di Banjarnegara, Selasa.
Sebagai bangsa Indonesia, kata dia, seluruh warga harus bersama-sama dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya Kabupaten Banjarnegara.
Ia mengatakan dalam menjaga persatuan dan kesatuan khususnya di wilayah Kabupaten Banjarnegara serta kondusifitas pasca-Pemilu Serentak 2019 diperlukan peran serta berbagai lapisan masyarakat.
Menurut dia, berbagai gerakan yang bersifat provokasi untuk menolak hasil Pemilu Serentak 2019 bukan merupakan penyelesaian masalah yang bijak. Bahkan, gerakan tersebut dapat menjadikan masalah baru.
Terkait dengan hal itu, Gus Khayat (panggilan akrab K.H. Khayatul Makky, red.) mengajak masyarakat untuk bersabar menunggu hasil resmi perolehan suara Pemilu Serentak 2019 yang akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada tanggal 22 Mei.
"Apalagi sekarang sedang dalam bulan Ramadhan, marilah kita bersabar menunggu apa hasil keputusan dari KPU. Insya Allah ketika kita mau bersabar, ketika kita mau rendah hati, Allah akan memberikan semua keberkahan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata dia yang juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banjarnegara.
Seperti diketahui, isu gerakan "people power" atau pengerahan kekuatan massa itu muncul untuk memrotes penetapan hasil akhir perolehan suara Pemilu Serentak 2019 yang akan dilaksanakan oleh KPU RI pada tanggal 22 Mei.
Berita Terkait
KPU Surakarta sebut saksi berhak tolak hasil rekapitulasi
Minggu, 3 Maret 2024 6:17 Wib
Indonesia tolak pernyataan PM Israel yang menentang negara Palestina
Rabu, 24 Januari 2024 8:33 Wib
Seribu warga Karanganyar tolak imunisasi polio, ini lamgkah pemda
Selasa, 23 Januari 2024 6:55 Wib
Warga tolak imunisasi folio, Pemkab Karanganyar bentuk forum edukasi
Jumat, 19 Januari 2024 6:50 Wib
Sejumlah warga Rowosari tolak imunisasi polio, Pemkot Semarang lakukan pendekatan khusus
Kamis, 18 Januari 2024 7:44 Wib
Polres bersama klub motor deklarasi larangan gunakan knalpot "brong"
Jumat, 5 Januari 2024 13:25 Wib
Pengadilan Negeri Semarang tolak praperadilan notaris tersangka pemalsuan akta
Kamis, 23 November 2023 23:05 Wib
PN Semarang tolak gugatan mantan Ketua Umum KSP Intidana
Rabu, 4 Oktober 2023 18:28 Wib